MERAUKE — Aksi pembakaran fasilitas pemerintah yang terjadi di Kabupaten Puncak menjadi alarm bagi aparat keamanan di Merauke. Kapolres Merauke AKBP Leonardo Yoga menegaskan bahwa kejadian serupa tidak boleh terulang di wilayahnya, mengingat kerugian besar yang ditimbulkan akibat peristiwa tersebut.
Menurut Leonardo, salah satu pemicu potensial yang perlu diwaspadai adalah perbedaan persepsi di masyarakat terkait kebijakan anggaran, termasuk isu pengurangan dana desa. Persoalan semacam ini, kata dia, harus diurai melalui jalur komunikasi dan musyawarah, bukan dengan aksi anarkis.
“Kami turut prihatin atas kejadian itu, yang tentunya menimbulkan kerugian. Untuk wilayah Merauke, tentunya kita berharap jangan sampai terjadi,” ujar Leonardo di sela-sela penutupan TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) ke-129 di Makodim 1797/Merauke, Kamis (13/8).
Kapolres menekankan bahwa ruang dialog antara pemerintah dan masyarakat harus terus dibuka. Dengan begitu, setiap persoalan yang muncul dapat dibicarakan secara terbuka sebelum berkembang menjadi konflik yang lebih luas.
“Segala hal yang terkait perbedaan pendapat, perbedaan persepsi, dan hal-hal yang harus bisa dibicarakan terkait anggaran, itu bisa dimusyawarahkan dengan memperkuat komunikasi dan koordinasi,” tegasnya.
Leonardo menilai, jika komunikasi berjalan baik, isu-isu sensitif seperti anggaran tidak akan mudah dieksploitasi oleh pihak-pihak yang ingin memecah belah.
Langkah pencegahan tidak bisa dibebankan hanya kepada polisi atau TNI. Leonardo mengingatkan bahwa peran pemerintah daerah hingga tingkat distrik dan kampung sangat krusial dalam mendeteksi serta meredam potensi persoalan di tengah masyarakat.
Dengan pengawasan dan pendekatan yang melibatkan tokoh masyarakat, diharapkan setiap gejolak dapat diredam lebih cepat. Kapolres berharap sinergi ini mampu menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas) di Kabupaten Merauke tetap kondusif.