Pemerintah Provinsi Papua melalui Dinas PUPR memprioritaskan pembangunan infrastruktur di empat kabupaten untuk mendukung pertanian, perikanan, dan konektivitas jalan. Tambahan anggaran sekitar Rp 227 miliar disetujui DPR Papua dalam pembahasan perubahan anggaran untuk mendukung program pembangunan 2026.
JAYAPURA — Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Papua mengarahkan program pembangunan ke kawasan pertanian dan perikanan di Kabupaten Jayapura, Kabupaten Kepulauan Yapen, Waropen, dan Kabupaten Keerom. Plt Kepala Dinas PUPR Papua Natir Renyaan menyebut fokus tahun ini mencakup pengembangan padi, perikanan, jalan, dan air bersih.
Progres pembangunan fisik yang bersumber dari APBD induk 2026 sudah mencapai 95 persen. Realisasi keuangannya baru berada di angka 40 persen.
Untuk sektor pertanian, Dinas PUPR mendorong pengembangan padi di Keerom dan Bonggo, Kabupaten Jayapura. Sementara di sektor perikanan, pengembangan diarahkan ke Distrik Depapre.
"Untuk sektor pertanian ada pengembangan padi di Keerom dan Bonggo, Kabupaten Jayapura. Kemudian untuk perikanan sementara kami dorong pengembangan di Depapre," kata Natir Renyaan di Jayapura, Kamis.
Kawasan rawan banjir di Kota Jayapura juga mendapat perhatian, termasuk pembangunan sarana pendukung untuk mengurangi dampak banjir. Peningkatan jalan dan penyediaan air bersih terus dilakukan di Supiori dan Biak.
Penyediaan air bersih menjadi salah satu fokus Dinas PUPR dengan sasaran Polimak Dua dan kawasan Sungai Siborgonyi di Kota Jayapura. Dukungan anggaran untuk program air bersih di dua kawasan itu sekitar Rp 5 miliar.
"Selanjutnya peningkatan jalan dan penyediaan air bersih terus dilakukan di Supiori dan Biak," ujarnya.
Anggota Komisi IV DPR Papua Wagus Hidayat menyatakan dukungan terhadap program pembangunan dan peningkatan infrastruktur oleh Dinas PUPR setempat. Dalam pembahasan perubahan anggaran, Dinas PUPR memperoleh tambahan anggaran sekitar Rp 227 miliar.
"Dalam pembahasan perubahan anggaran, Dinas PUPR mendapatkan tambahan anggaran sekitar Rp 227 miliar untuk mendukung program pembangunan 2026," kata Wagus Hidayat.
Wagus berharap tambahan anggaran itu benar-benar diarahkan pada program pembangunan yang menjadi prioritas dan dapat direalisasikan tahun ini. Dinas PUPR Papua belum merinci jadwal penyelesaian tiap proyek di empat kabupaten tersebut.