PAPUA — PLN UID Suluttenggo bersama Pemerintah Provinsi Gorontalo dan Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian ESDM menyinkronkan usulan lokasi Program Listrik Perdesaan (Lisdes) di Gorontalo. Forum ini menyelaraskan usulan pemerintah daerah dengan kesiapan teknis, ketersediaan lahan, hingga data calon penerima manfaat. Hasilnya menentukan desa mana yang benar-benar tersambung listrik, bukan sekadar dibangun jaringannya.
Gorontalo menjadi wilayah kerja yang masih menyisakan permukiman tanpa akses listrik penuh. PT PLN (Persero) Unit Induk Distribusi Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, dan Gorontalo menggelar sinkronisasi usulan lokasi Program Lisdes bersama Pemerintah Provinsi Gorontalo, pemerintah kabupaten/kota, dan Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian ESDM. Pertemuan berlangsung di Aula Kantor PLN UP3 Gorontalo.
Forum ini mempertemukan dua sisi yang sering tidak nyambung: usulan lokasi dari pemerintah daerah dan kesiapan teknis di lapangan. Keduanya dibahas bersama sebelum program masuk tahap eksekusi.
Pemerintah daerah mengajukan lokasi berdasarkan kebutuhan warga. PLN menilai dari sisi kesiapan jaringan, kondisi geografis, dan biaya. DJK Kementerian ESDM memastikan aspek regulasi dan pendanaan berjalan sesuai koridor.
Yang dibahas dalam forum ini mencakup keselarasan usulan lokasi, kesiapan teknis wilayah, ketersediaan lahan, data calon penerima manfaat, serta aspek administrasi dan perizinan. Tanpa sinkronisasi, usulan bisa mandek di tengah jalan karena lahan belum siap atau data penerima tidak valid.
Direktur Pembinaan Pengusahaan Ketenagalistrikan Kementerian ESDM, Havidh Nazif, menegaskan bahwa Program Lisdes menyasar wilayah yang secara komersial belum bisa dilayani jaringan kelistrikan reguler.
"Rasio elektrifikasi kita secara umum sudah sangat tinggi, namun masih ada daerah-daerah permukiman yang belum mendapatkan akses listrik secara penuh. Karena itu, penyelesaian Lisdes tidak cukup hanya membangun jaringan sampai ke desa, tetapi harus memastikan listrik benar-benar tersambung hingga ke rumah masyarakat," ungkap Havidh.
Judul kegiatan ini menyebut dua hal yang jarang jadi sorotan: fasilitasi penyiapan lahan dan penyelesaian perizinan. Dua aspek ini kerap menjadi penghambat utama proyek kelistrikan di daerah terpencil.
Lahan yang belum clear bisa menunda pembangunan jaringan berbulan-bulan. Perizinan yang berlarut menahan pencairan anggaran. Karena itu, pemerintah daerah dilibatkan sejak tahap usulan, bukan setelah proyek berjalan.
Data calon penerima manfaat juga menjadi perhatian. Jumlah rumah tangga yang akan disambung harus akurat agar perencanaan jaringan dan anggaran tidak meleset. Pendataan ini melibatkan pemerintah desa dan kabupaten/kota.
Bagi warga di permukiman yang belum teraliri listrik, Program Lisdes menentukan apakah rumah mereka mendapat sambungan atau tidak. Listrik membuka akses penerangan, pendidikan anak, dan usaha kecil rumahan.
Provinsi Gorontalo masih memiliki kantong-kantong permukiman yang belum terjangkau jaringan reguler. Lokasi seperti ini umumnya berada di wilayah terpencil dengan akses jalan terbatas dan jarak jauh dari jaringan distribusi terdekat.
PLN UID Suluttenggo menaungi tiga provinsi: Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, dan Gorontalo. Setiap provinsi punya karakter geografis berbeda, sehingga pendekatan penyambungan listrik tidak bisa diseragamkan.
Sinkronisasi usulan ini menjadi tahap awal sebelum lokasi-lokasi terpilih masuk perencanaan teknis dan anggaran. Pemerintah daerah yang sudah menyiapkan lahan dan perizinan lebih cepat akan lebih mudah masuk daftar prioritas eksekusi.
Bagi PLN, keberhasilan Lisdes bukan diukur dari panjang kabel yang terbentang, melainkan dari jumlah rumah yang benar-benar menyala. Pendekatan yang dipakai Havidh dalam forum itu menegaskan hal serupa: jaringan sampai desa belum cukup kalau listrik belum masuk ke rumah warga.