Wakil Gubernur Papua Aryoko Rumaropen menegaskan koordinasi antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota menjadi kunci menjaga capaian program pembangunan agar selaras dengan kebijakan pemerintah pusat. Penegasan itu disampaikan menyusul capaian penghargaan Apresiasi Pemerintah Daerah Berprestasi 2026 Batch II Regional Papua berupa dana Rp2 miliar dan 250 unit bedah rumah. Ia mengajak para bupati dan wali kota terus mengikuti rapat bersama untuk membahas pelaksanaan program pembangunan.
JAYAPURA — Penghargaan Apresiasi Pemerintah Daerah Berprestasi 2026 Batch II Regional Papua yang diterima Pemerintah Provinsi Papua dinilai bukan hasil kerja satu institusi. Wagub Papua Aryoko Rumaropen menyebut dana Rp2 miliar dan 250 unit bedah rumah yang menyertai penghargaan itu lahir dari kerja sama solid antara pemprov, kabupaten, dan kota di wilayahnya.
Menurut Aryoko, penyelarasan program tidak cukup berhenti di level provinsi. Kebijakan yang dijalankan pemerintah daerah mesti tetap sejalan dengan program nasional hingga ke kabupaten dan kota.
"Penyelarasan program perlu dilakukan hingga tingkat kabupaten/kota agar kebijakan yang dijalankan pemerintah daerah tetap sejalan dengan program nasional," ujarnya.
Ia menjelaskan koordinasi rutin menjadi salah satu cara agar pelaksanaan program pembangunan berjalan lancar tanpa tumpang tindih antarlevel pemerintahan.
Aryoko mengaku selalu mengajak para bupati dan wali kota mengikuti rapat bersama guna membahas pelaksanaan program pembangunan. Forum itu dipakai untuk menyelaraskan program dari tingkat nasional, provinsi, hingga kabupaten/kota.
"Kami selalu mengajak para bupati dan wali kota mengikuti rapat bersama untuk membahas pelaksanaan program pembangunan. Agar penyelarasan program, baik dari nasional, daerah di provinsi maupun ke tingkat bawah di kabupaten/kota terwujud," katanya lagi.
Sinergi antarpemerintah daerah dinilainya penting karena sejumlah program nasional justru berjalan di wilayah kabupaten/kota, sementara pemprov berperan memberikan dukungan kebijakan.
Salah satu contoh yang disebut Aryoko adalah program perumahan rakyat yang dibangun bertahap di sejumlah kabupaten di Provinsi Papua. Program itu mendapat dukungan penuh dari bupati dan wali kota agar berjalan sesuai kebijakan pemerintah pusat.
"Seperti pelaksanaan program perumahan rakyat yang dibangun secara bertahap di sejumlah kabupaten di Provinsi Papua mendapatkan dukungan penuh oleh bupati dan walikota karena itu pemerintah daerah diperlukan agar program tersebut dapat berjalan sesuai kebijakan yang telah ditetapkan pemerintah pusat," ujarnya.
Selain perumahan rakyat, penyelarasan juga dilakukan pada bidang pendidikan dan sektor lain yang menjadi prioritas pembangunan Papua.
Aryoko menekankan komitmen pimpinan daerah perlu diteruskan lewat jajaran perangkat daerah hingga pemerintah kabupaten/kota. Tujuannya agar pelaksanaan program tidak berjalan sendiri-sendiri.
"Dan memang komitmen pimpinan daerah harus diteruskan melalui jajaran perangkat daerah hingga pemerintah kabupaten/kota sehingga pelaksanaan program tidak berjalan sendiri-sendiri," katanya.
Ia menyebut komitmen kepala daerah, gubernur, wakil gubernur, beserta jajaran di setiap sektor menjadi modal menjaga program prioritas Pemerintah Provinsi Papua tetap berjalan sesuai target.