JAYAPURA — Usaha kecil dan menengah di Papua Nugini menghadapi tekanan berlapis: akses modal yang sempit, persyaratan tender yang rumit, hingga stigma sosial terhadap perempuan yang berbisnis. Perekonomian negara itu memang bertumpu pada industri ekstraksi sumber daya di satu sisi, dan aktivitas pasar informal tingkat akar rumput di sisi lain. Namun di celah itulah UKM lokal berjuang bertahan, mempekerjakan warga setempat, dan membangun ekonomi yang lebih inklusif.
RNZ Pacific mewawancarai tiga pemilik UKM di PNG untuk memetakan persoalan yang mereka hadapi. Salah satunya Sylvia Pascoe, pendiri Pascoe Events and Marketing sekaligus penggagas POM City Markets di Port Moresby. Perempuan yang telah menjalankan usaha hampir sembilan tahun itu mengaku harus melewati banyak rintangan sejak awal.
Pascoe menyebut tekanan sosial menjadi hambatan pertama yang harus ia lawan. Banyak orang meragukan kapasitas perempuan muda PNG untuk memimpin bisnis.
"Orang-orang terus-menerus mengingatkan saya bahwa perempuan muda PNG tidak cocok berbisnis, bahwa itu adalah sesuatu yang harus saya hindari, bahwa jika saya ingin terjun ke dunia bisnis, hal umum yang akan dikatakan orang kepada saya adalah: pekerjakan orang kulit putih untuk menjadi wajah bisnis saya," kata Pascoe.
Ia juga mengisahkan pengalaman pahit saat mencari pendampingan akuntan. Menurut dia, layanan akuntan dan bank di PNG lebih dirancang untuk kebutuhan korporasi besar.
"Jadi, ketika Anda mengetuk pintu dan mengatakan Anda membutuhkan bantuan sebagai pemilik usaha kecil, orang-orang langsung menutup pintu di hadapan saya," ujarnya.
Dari pengalaman itu, Pascoe melihat ada kebutuhan besar yang belum terlayani. Setelah bisnisnya mencapai tingkat kesuksesan tertentu, banyak pelaku UKM lain mendatanginya untuk bertanya cara mendapatkan pelanggan.
"Akhirnya, karena banyak sekali yang mengetuk pintu, saya berkata kita harus mencari alternatif lain untuk memenuhi kebutuhan ini. Dan begitulah kami memulai POM City Markets," kata Pascoe.
Awalnya, POM City Markets digelar sesekali dengan dukungan sekitar 30 UKM di sektor seni dan kerajinan, tenun, serta pertanian. Kini pasar itu berlangsung hampir setiap pekan di berbagai titik ibu kota PNG.
"Sungguh, sejak pertama kali kami memulai, kami menerima lebih dari seratus panggilan yang bertanya, bagaimana kami bisa masuk ke sana?" katanya.
Pascoe menilai respons itu menunjukkan adanya ruang besar bagi pelaku usaha pemula yang hanya ingin dilihat dan terhubung dengan calon pembeli.
Hambatan lain datang dari sektor formal. QRF Limited, UKM yang bergerak di bidang teknologi informasi dan keamanan, mengaku sulit menembus kontrak dengan korporasi besar. Perusahaan itu kini mempekerjakan 20 orang berstatus tetap, kontrak, dan lepas, dengan klien dari kalangan pemerintah hingga sektor logistik, pertambangan, dan kelapa sawit.
Direktur Pelaksana QRF, Heni Sarwom, mengatakan banyak pelaku UKM tidak menyadari persyaratan dasar yang harus dipenuhi untuk ikut tender atau penawaran.
"Ini soal kesadaran yang, Anda tahu, banyak orang tidak menyadarinya. Jadi, ketika mereka mencoba bersaing untuk tender atau penawaran, biasanya, mereka tidak bisa berhasil karena mereka tidak memenuhi persyaratan dasar tersebut," kata Sarwom.
Menurut dia, kepatuhan terhadap sejumlah aturan menjadi syarat mutlak untuk memenangkan kontrak. QRF sendiri berupaya memenuhi semua persyaratan hukum dan standar internasional yang berlaku agar bisa bersaing.
Sarwom menyebut pembiayaan sebagai persoalan klasik UKM di PNG. Di sektor tempatnya beroperasi, kebutuhan investasi infrastruktur sangat besar dan tidak mudah dipenuhi.
"Investasi semacam itu tidak mudah didapatkan, terutama ketika kita berpikir ada dana yang tersedia di bank untuk UKM, dan kemudian sangat sulit untuk mengakses dana tersebut," katanya.
Alih-alih menunggu pinjaman, QRF memilih membangun infrastruktur secara bertahap menggunakan sumber daya yang ada. Sarwom menyebut pendekatan itu dilakukan lapis demi lapis sambil terus memperkuat kapasitas usaha.
Seruan dukungan dari pelaku UKM PNG itu muncul ketika pemerintah negara tersebut menargetkan ekonomi inklusif yang lebih merata. Tanpa perbaikan akses modal, penyederhanaan persyaratan tender, dan pendampingan bagi pelaku usaha pemula, target itu sulit diwujudkan.