Gubernur Papua Matius D Fakhiri meminta kepala daerah di sembilan kabupaten dan kota menyiapkan lahan seluas satu hektare di setiap kampung untuk mendukung pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya. Permintaan itu disampaikan langsung di Jayapura sebagai langkah mempercepat pemerataan akses listrik hingga ke wilayah pedalaman. Pemerintah kabupaten dan kota diminta segera mengidentifikasi lokasi yang sesuai sebelum program PLTS dilaksanakan.
JAYAPURA — Gubernur Papua Matius D Fakhiri menegaskan bahwa penyediaan lahan menjadi kunci utama agar pembangunan infrastruktur energi di kampung-kampung bisa berjalan sesuai jadwal. Ia meminta seluruh bupati dan wali kota tidak menjadikan persoalan lahan sebagai hambatan.
Menurut Fakhiri, bantuan pemerintah daerah berupa lahan sekitar satu hektare per kampung akan mempercepat pembangunan fasilitas PLTS. "Saya minta seluruh kepala daerah menyiapkan lahan seluas satu hektare untuk PLTS, pada setiap kampung," katanya di Jayapura, Rabu.
Fakhiri menjelaskan bahwa ketersediaan lahan sejak dini memungkinkan pembangunan PLTS dilakukan secara bertahap sesuai kebutuhan masing-masing wilayah. Ia berharap pemerintah kabupaten dan kota segera mengidentifikasi lokasi yang sesuai.
"Saya berharap pemerintah kabupaten dan kota dapat segera mengidentifikasi serta menyiapkan lokasi yang sesuai sehingga ketika program PLTS akan dilaksanakan, lahan telah tersedia," ujar Fakhiri.
Dengan begitu, ketika program PLTS masuk ke suatu kampung, tidak ada lagi kendala administratif maupun teknis terkait lokasi. Pembangunan bisa langsung dimulai tanpa penundaan.
Fakhiri menyebut semua kabupaten dan kota memiliki peluang yang sama untuk mendapatkan program PLTS. Namun ia menekankan bahwa pembangunan akan disesuaikan dengan kebutuhan dan permintaan pemerintah daerah, khususnya wilayah yang masih memerlukan tambahan akses listrik.
"Semua terbuka peluang bagi para bupati. Saya berharap nanti diperhatikan karena pembangunan PLTS perlu disesuaikan dengan kebutuhan dan permintaan pemerintah daerah, khususnya wilayah yang masih memerlukan tambahan akses listrik," katanya lagi.
Ia juga meminta kepala daerah yang kampungnya sudah siap menerima listrik untuk segera menyampaikan kepada pemerintah provinsi. "Kalau tiap kampung sudah siap untuk kami masukkan listrik sampaikan segera," ujar dia.
Penyediaan lahan oleh pemerintah kabupaten dan kota diharapkan mempercepat pemerataan akses listrik hingga ke kampung-kampung terpencil. Fakhiri menilai dukungan lahan adalah bentuk konkret kolaborasi antara provinsi dan daerah dalam pembangunan infrastruktur energi.
"Dengan tersedianya lahan sejak awal, pembangunan PLTS diharapkan dapat dilakukan secara bertahap sesuai kebutuhan setiap wilayah dan memperluas jangkauan pelayanan listrik," katanya.
Langkah ini menjadi bagian dari upaya pemerintah provinsi memperluas jangkauan pelayanan listrik di wilayah yang selama ini belum teraliri energi, terutama di sembilan kabupaten dan kota di Papua.