Sikka — Pulau Palue, yang terletak di utara Pulau Flores dan masuk wilayah Kabupaten Sikka, Nusa Tenggara Timur (NTT), menjadi sorotan utama penanganan bencana. Wilayah ini diterjang gempa bumi berkekuatan magnitudo 7,7 pada 15 Agustus 2026, dan kini kebutuhan air bersih bagi para korban menjadi prioritas yang dipercepat.
Menteri PU (Pekerjaan Umum) Dody Hanggodo langsung menginstruksikan percepatan pemenuhan air bersih bagi sekitar 7.000 warga yang tersebar di delapan desa terdampak. Langkah ini diwujudkan melalui penyediaan air darurat sekaligus penyiapan sumber air tambahan yang lebih permanen.
"Kita pastikan kebutuhan air masyarakat terpenuhi sekarang, sekaligus kita siapkan sumber air yang dapat mendukung kebutuhan mereka dalam jangka panjang," kata Dody Hanggodo.
Tindak lanjut arahan tersebut langsung dieksekusi di lapangan. Direktur Jenderal Sumber Daya Air (SDA) Kementerian PU Arnold Aristoteles Paplapna Ritiauw bersama jajaran meninjau langsung kondisi Pulau Palue pada Selasa (18/8/2026).
Dalam kunjungan itu, Dirjen SDA didampingi Bupati Sikka Juventus Kago. Mereka memeriksa tiga titik dari sekitar 10 titik longsoran yang teridentifikasi serta mengecek kondisi sumur bor yang dibangun pada 2023, yang menjadi salah satu sumber layanan air masyarakat dengan kapasitas sekitar 1,8 liter per detik.
Upaya Darurat dan Jangka Panjang
Untuk kebutuhan jangka pendek, Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Nusa Tenggara II telah mengirimkan empat unit tandon air berkapasitas masing-masing 1.200 liter ke Pulau Palue. Sementara itu, untuk solusi jangka panjang, BBWS Nusa Tenggara II menyiapkan survei geolistrik guna memetakan potensi sumber air tanah.
Survei geolistrik ini nantinya menjadi dasar untuk menentukan titik potensial pengembangan sumber air baru. Dengan begitu, pemenuhan kebutuhan air masyarakat tidak hanya mengandalkan sumber yang tersedia saat ini.
Pemulihan Infrastruktur Terdampak Lainnya
Kementerian PU juga mengidentifikasi kebutuhan perbaikan bangunan pengaman pantai sepanjang kurang lebih 250 meter di kawasan Maluriu.
Selain sektor air bersih, pemulihan akses dan perlindungan kawasan permukiman juga ditindaklanjuti. Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) NTT telah menyiapkan satu unit excavator tipe PC 200 untuk membersihkan material longsoran di sejumlah titik yang mengganggu akses masyarakat.
Kantor Camat Palue yang mengalami kerusakan akibat gempa juga menjadi perhatian khusus. Kementerian PU memasukkan perbaikannya sebagai bagian dari pemulihan fasilitas pelayanan publik.
Melalui langkah tersebut, Kementerian PU memastikan penanganan Pulau Palue dilakukan secara bertahap dengan menempatkan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, khususnya air bersih, sebagai prioritas utama pascagempa.
