JAYAPURA — Dukungan terhadap pembentukan Provinsi Papua Utara terus mengalir dari kalangan legislator. Johanes Markus Wakum, anggota Komisi II DPR Papua dari Daerah Pemilihan Biak Numfor dan Supiori, menyatakan sikapnya secara terbuka di ruang sidang DPR Papua, Jayapura, Senin (28/9/2026).
Dua kabupaten di dapilnya, Biak Numfor dan Supiori, memang masuk dalam rencana wilayah Provinsi Papua Utara. Johanes menyebut dukungannya disertai sejumlah catatan penting agar proses pemekaran tidak menimbulkan persoalan baru di kemudian hari.
Alasan Pemekaran: Menggenapi Tujuh Wilayah Adat di Papua
Menurut Johanes, pembentukan Papua Utara akan melengkapi tujuh wilayah adat yang ada di Papua. Wilayah adat Saireri disebutnya sebagai satu-satunya yang belum memiliki provinsi sendiri.
"Secara pribadi, saya menilai pemekaran ini akan menggenapi tujuh wilayah adat di Papua, dengan wilayah adat Saireri sebagai satu-satunya yang tersisa," ujarnya.
Selain alasan wilayah adat, pemekaran dinilai akan memperpendek rentang kendali antara pemerintah pusat dan daerah. Jarak antara Jayapura sebagai ibu kota provinsi dan kabupaten-kabupaten di wilayah utara Papua selama ini menjadi keluhan tersendiri bagi warga yang mengurus layanan administrasi.
Syarat yang Diminta: Seluruh Elemen Harus Bersatu
Johanes menekankan dukungannya tidak tanpa syarat. Ia meminta seluruh elemen masyarakat, baik adat, agama, maupun pemerintah, bersatu dengan persepsi dan tujuan yang sama. Perbedaan suku maupun partai politik, menurutnya, tidak boleh menjadi penghalang.
"Pada prinsipnya saya sangat mendukung penuh proses perencanaan daerah otonomi baru Papua Utara," kata politisi Partai Gerindra Papua itu.
Ia juga berharap tokoh pemuda, adat, dan perempuan di setiap wilayah ikut mendukung rencana tersebut. Johanes menyebut targetnya pemekaran bisa terwujud tahun depan.
Pemerintah Pusat Diminta Tambah Anggaran untuk Provinsi Induk
Sorotan lain yang disampaikan Johanes adalah soal pembiayaan. Pembentukan DOB, menurutnya, membutuhkan anggaran besar, mulai dari tahap persiapan hingga penunjukan penjabat kepala daerah.
Ia meminta pemerintah pusat memastikan provinsi induk tidak terbebani secara finansial. Tambahan anggaran dinilai perlu agar seluruh proses berjalan lebih lancar.
"Jadi, saya pribadi meminta pemerintah pusat memperhatikan hal ini dan memberikan tambahan anggaran yang cukup kepada provinsi induk, sehingga seluruh proses ke depan lebih mudah," tegas Johanes.
NasDem Dorong Aspirasi Dibahas di Tingkat Legislatif
Dukungan serupa datang dari Fraksi Partai NasDem DPR Papua. Dalam rapat paripurna pandangan fraksi di Ruang Sidang DPR Papua, Senin (28/9/2026) malam, fraksi ini mendorong agar aspirasi pembentukan Provinsi Papua Utara dibahas melalui mekanisme legislatif.
Pandangan tersebut dibacakan anggota Fraksi NasDem, Cintiya Ruliani Talantan. Ia menyebut fraksinya meminta sidang DPR Papua dan Gubernur Papua menindaklanjuti aspirasi masyarakat serta Dewan Adat Saireri terkait usulan DOB itu.
"Aspirasi tersebut perlu dikaji dan dibahas melalui mekanisme yang berlaku. Ini menjadi dasar bagi DPR Papua dan pemerintah daerah dalam mengambil sikap, termasuk pemberian persetujuan terhadap usulan pemekaran," pungkasnya.
Wacana pembentukan Provinsi Papua Utara kini berada di meja DPR Papua. Dukungan dari masyarakat adat, legislator, hingga fraksi partai politik akan menentukan apakah aspirasi ini naik ke pemerintah pusat dalam waktu dekat.
