MANOKWARI — PT PLN (Persero) terus memperkuat sinergi dengan berbagai pemangku kepentingan guna mengakselerasi pemerataan akses kelistrikan di wilayah Papua Barat. Komitmen ini diwujudkan melalui pertemuan strategis jajaran manajemen PLN dengan Anggota Komisi XII DPR RI pada Minggu (26/4/2026).
Langkah kolaboratif tersebut melibatkan Alfons Manibui dan Cheroline Chrisye Makalew dari Komisi XII DPR RI, serta perwakilan Pemerintah Provinsi Papua Barat. Evaluasi dan percepatan program kelistrikan difokuskan pada wilayah Kabupaten Manokwari dan Kabupaten Teluk Bintuni.
Anggota Komisi XII DPR RI, Alfons Manibui, mengapresiasi peningkatan signifikan kinerja PLN dalam melayani kebutuhan energi masyarakat di daerah terpencil selama dua tahun terakhir. Ia menekankan pentingnya sinkronisasi data dan komunikasi intensif antara PLN dengan pemerintah daerah.
Dalam pertemuan tersebut, PLN memaparkan pertumbuhan signifikan di UP3 Manokwari yang kini melayani 128 ribu pelanggan dengan tren konsumsi energi yang terus meningkat. Untuk Kabupaten Teluk Bintuni, prioritas pengembangan diarahkan ke wilayah Bintuni Selatan, khususnya Desa Agonda, Foroda, dan Tofoi.
Alfons Manibui menegaskan bahwa listrik kini telah bergeser menjadi kebutuhan dasar bagi seluruh lapisan masyarakat. "Listrik saat ini bukan lagi menjadi kebutuhan sekunder, bukan lagi menjadi kebutuhan tersier, tapi menjadi kebutuhan dasar dari kita semua, terutama untuk masyarakat banyak," ujarnya.
Ia juga menambahkan bahwa kehadiran PLN merupakan representasi negara di tengah masyarakat. "Semangat ini kita bungkus juga dengan filosofi bahwa PLN ini harus hadir sebagai wujud kehadiran negara di tengah-tengah masyarakat semua tanpa melihat batasan apakah itu ada di kota atau di daerah-daerah yang terpencil," tegas Alfons.
Anggota Komisi XII DPR RI lainnya, Cheroline Chrisye Makalew, menyoroti respons cepat PLN dalam merealisasikan program Listrik Desa (Lisdes). Ia berharap sinergi ini memberikan dampak nyata bagi stabilitas energi dan kesejahteraan warga Papua Barat.
"Saya mau mengapresiasi PLN yang mana pada pemaparan tadi pada program Lisdes tahun 2025, hampir semua usulan kami sudah berjalan dengan baik. Kita mau kita ada, kita berdampak buat masyarakat, kita berdampak buat Papua Barat; kalau memang keberadaan kita di komisi yang membidangi energi, maka energi yang ada di Papua Barat harus menyala dan lebih baik dengan kehadiran kami," ungkap Cheroline.
Secara keseluruhan, PLN menargetkan penyelesaian Listrik Desa di Papua Barat sebanyak 28 desa pada akhir April ini. Target ambisius tersebut merupakan bagian dari visi besar Indonesia Terang untuk menjangkau titik-titik terjauh di pelosok Papua.
Executive Vice President (EVP) Operasi Distribusi Sulawesi, Maluku, Papua dan Nusa Tenggara, Ignatius Rendroyoko, menjelaskan fokus perusahaan dimulai dari pembangunan sistem di tingkat desa. Hal ini dipandang sebagai fondasi utama suplai energi wilayah secara berkelanjutan.
Ignatius mengharapkan dukungan dari DPR dan pemerintah daerah untuk mitigasi kendala sosial serta jaminan keamanan aset PLN di lapangan. "PLN berkomitmen penuh mendukung impian Presiden agar setiap rumah di desa-desa Papua mendapatkan akses listrik, yang kami awali dengan membangun sistem kelistrikan desa secara berkelanjutan," jelasnya.
General Manager PLN Unit Induk Wilayah (UIW) Papua dan Papua Barat, Roberth Rumsaur, memastikan pihaknya akan melakukan sosialisasi masif mengenai tantangan teknis pembangunan jaringan. Masukan dari legislatif akan menjadi bahan evaluasi utama untuk meningkatkan keandalan sistem kelistrikan di seluruh pelosok Papua Barat.