SURAKARTA — Ketimpangan distribusi kasus malaria di Indonesia masih menjadi ganjalan serius dalam mencapai target bebas malaria pada tahun 2030. Meski sebagian besar wilayah Indonesia telah dinyatakan bebas, konsentrasi kasus yang sangat tinggi di wilayah timur, khususnya Papua, menuntut penanganan yang lebih spesifik dan cepat.
Dosen Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS), Dr. Riandini Aisyah, S.Si., M.Sc., menjelaskan bahwa secara nasional Indonesia sebenarnya sudah berada di jalur yang tepat. Hingga pertengahan 2025, sekitar 79-80 persen wilayah di tanah air telah mendapatkan status eliminasi malaria dengan tren kasus yang terus menurun.
“Kalau dilihat dari datanya, Indonesia sebenarnya sudah berada di jalur yang tepat. Namun, keberhasilan ini belum merata karena sekitar 90 persen kasus nasional masih terpusat di Papua dan sekitarnya,” ujar Riandini dalam keterangannya, Senin (4/5/2026).
Riandini menekankan bahwa angka statistik di Papua akan menjadi wajah keberhasilan eliminasi malaria di tingkat nasional. Dari sekitar 450 ribu orang yang menjalani pemeriksaan, otoritas kesehatan menemukan hampir 60 ribu kasus positif malaria. Angka ini menunjukkan bahwa meski angka kematian kecil, penularan lokal masih sangat aktif.
“Artinya, target Indonesia bebas malaria 2030 sangat bergantung pada intervensi di Papua. Kalau berhasil, dampaknya besar. Tapi kalau tidak optimal, angka kegagalannya juga tinggi,” tegasnya.
Kondisi ini diperparah dengan dominasi parasit Plasmodium falciparum atau malaria falciparum di wilayah endemis. Jenis parasit ini dikenal paling berbahaya karena dapat memicu komplikasi berat dalam waktu singkat, mulai dari malaria serebral, anemia berat, hingga kegagalan fungsi organ jika tidak ditangani dalam 24 jam.
Salah satu hambatan utama di lapangan adalah rendahnya kesadaran masyarakat untuk melakukan deteksi dini. Gejala demam sering kali diabaikan atau dianggap sebagai penyakit biasa, sehingga pasien baru dibawa ke fasilitas kesehatan saat kondisi sudah memburuk. Padahal, penggunaan Rapid Diagnostic Test (RDT) sangat krusial untuk akurasi diagnosis awal.
Selain faktor pengetahuan, kendala logistik di wilayah terpencil Papua masih menjadi isu klasik yang belum tuntas. Ketersediaan terapi efektif seperti Artemisinin-based Combination Therapy (ACT) sering kali tidak konsisten di puskesmas atau klinik pedalaman.
“Kendala di lapangan bukan hanya soal pengetahuan masyarakat, tapi juga akses. Di wilayah terpencil, ketersediaan RDT dan obat ACT sering tidak konsisten, sehingga penanganan menjadi terlambat,” ungkap Riandini.
Untuk mengejar target zero local transmission pada 2030, Riandini mendorong pemerintah untuk mengubah strategi dari pasif menjadi aktif. Penguatan sistem surveilans melalui strategi jemput bola dinilai lebih efektif dibandingkan hanya menunggu pasien datang ke fasilitas kesehatan.
Pemanfaatan teknologi digital dan pemetaan geospasial juga diperlukan untuk memantau sebaran kasus secara real-time. Dengan pemetaan yang akurat, intervensi atau pengiriman logistik obat-obatan dapat difokuskan pada titik-titik yang memiliki lonjakan kasus tertinggi.
Sebagai kontribusi akademik, UMS saat ini terus mendorong riset terkait pengembangan biolarvasida dan penyusunan buku ajar mengenai kedokteran tropis. Kolaborasi lintas sektor antara akademisi, pemerintah, dan masyarakat lokal diharapkan mampu mempercepat eliminasi malaria demi mendukung visi Indonesia Emas 2045.