JAYAPURA — Polda Papua menegaskan komitmennya untuk mendukung kebebasan pers yang bertanggung jawab guna menjaga stabilitas keamanan di wilayah tersebut. Penegasan ini mengemuka dalam Penutupan Stakeholder Meeting World Press Freedom Day (WPFD) 2026 di Kantor Gubernur Papua, Senin (4/5/2026) malam.
Pertemuan strategis tersebut dihadiri unsur Komite Tanggung Jawab Perusahaan Platform Digital untuk Mendukung Jurnalisme Berkualitas (KTP2JB), TNI, Polri, serta perwakilan insan pers. Forum ini menjadi ruang dialog konstruktif dalam memetakan tantangan media di masa depan.
Tantangan Disrupsi Digital dan Kualitas Jurnalistik
Anggota KTP2JB Ambang Priyonggo menekankan bahwa peringatan WPFD 2026 bukan sekadar seremoni tahunan. Momentum ini menjadi titik krusial untuk memperkuat ekosistem pers Indonesia di tengah gempuran teknologi global.
“Kebebasan pers merupakan hak asasi manusia sekaligus fondasi utama demokrasi, perdamaian, dan keadilan sosial. Namun, kita juga dihadapkan pada tantangan besar seperti disrupsi digital, tekanan ekonomi, dominasi platform teknologi, serta ancaman disinformasi,” ujar Ambang.
Menurutnya, dominasi platform teknologi dan sebaran informasi palsu berpotensi melemahkan kualitas jurnalistik. Oleh karena itu, kolaborasi antar-stakeholder diperlukan untuk memastikan pers tetap menjadi pilar demokrasi yang sehat.
Polda Papua Kedepankan Dialog Ketimbang Tindakan Represif
Menanggapi tantangan tersebut, Kabid Humas Polda Papua Kombes Pol. Cahyo Sukarnito menegaskan bahwa Polri memposisikan diri sebagai pelindung kebebasan berekspresi. Polda Papua berkomitmen menjaga situasi kamtibmas tanpa mencederai hak-hak jurnalis dalam mencari informasi.
“Kami terus membuka ruang komunikasi dan dialog dengan rekan-rekan jurnalis. Setiap dinamika informasi kami sikapi dengan pendekatan klarifikasi dan diskusi, bukan tindakan represif,” tegas Kombes Cahyo saat mewakili Kapolda Papua.
Ia menambahkan, hubungan kemitraan yang harmonis antara Polri dan pers sangat krusial di wilayah Papua. Pendekatan persuasif diklaim mampu menciptakan iklim kerja jurnalistik yang lebih sehat dan aman bagi para koresponden di lapangan.
Peran Strategis Pers Tangkal Hoaks di Bumi Cendrawasih
Kombes Cahyo menilai kebebasan pers di Papua menunjukkan tren positif dalam beberapa tahun terakhir. Hal ini tercapai berkat sinergi dalam menjaga keseimbangan antara kebebasan berpendapat dan stabilitas keamanan daerah.
“Pers adalah mitra strategis Polri dalam menyampaikan informasi yang objektif dan menangkal hoaks yang dapat memicu gangguan kamtibmas,” tambahnya.
Polda Papua berjanji akan terus mengedepankan prinsip profesionalitas, proporsionalitas, dan akuntabilitas dalam berinteraksi dengan awak media. Dengan semangat “Shaping a Future at Peace”, seluruh pihak diharapkan mampu menjaga Papua tetap kondusif melalui karya jurnalistik yang independen.
