BATAM — Pemerintah memastikan program cetak sawah baru di Papua terus berjalan. Wakil Menteri Pertanian Sudaryono mengatakan bahwa inisiatif ini merupakan bentuk keberpihakan negara kepada masyarakat setempat.
"Di Papua, pemerintah membangun sawah untuk masyarakat Papua sendiri. Kita tidak ingin saudara-saudara kita di Papua terus hidup dalam keterbatasan," ujar Sudaryono di Batam, Senin.
Pernyataan itu disampaikan dalam acara pelantikan Dewan Pimpinan Daerah Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (DPD HKTI) Kepulauan Riau. Ia menegaskan bahwa program ini mentransformasikan area nonproduktif menjadi lahan sawah siap tanam padi.
Menurut Wamentan, tuduhan bahwa program ini tidak bermanfaat bagi masyarakat tidak berdasar. Ia meminta pihak yang meragukan untuk melihat langsung ke lapangan.
"Banyak masyarakat Papua yang hari ini sudah panen dan menikmati hasil pembangunan pertanian. Yang terjadi adalah pesta panen, bukan narasi yang lain," tegasnya.
Pemerintah menyediakan alat dan mesin pertanian, benih, serta pendampingan agar masyarakat Papua bisa memproduksi pangan secara mandiri. Targetnya, kesejahteraan warga setempat ikut terdongkrak.
Di tingkat nasional, Kementan juga melakukan reformasi besar pada tata kelola pupuk bersubsidi. Selama bertahun-tahun, petani menghadapi persoalan distribusi akibat regulasi rumit dan birokrasi panjang.
"Dulu pupuk terkendala banyak aturan sehingga petani sering menerima pupuk ketika masa tanam sudah lewat. Sekarang aturan disederhanakan atas arahan Presiden. Pupuk langsung dari pabrik ke petani sehingga lebih cepat, lebih mudah, dan bahkan harganya bisa turun," kata Sudaryono.
Penyederhanaan regulasi ini membuat distribusi pupuk lebih efisien sekaligus mengurangi biaya produksi petani. Skema pembiayaan baru memungkinkan industri pupuk memperoleh dukungan modal yang lebih baik sehingga pasokan nasional semakin terjamin.