JAKARTA — Bincang publik Membaca Papua pada Jumat (13/11) menghadirkan Yan Permenas Mandenas, tokoh politik dari Tanah Papua yang kini duduk di DPR RI periode 2024–2029 dari Fraksi Partai Gerindra. Pusat Kajian Etnis dan Papua Center Universitas Indonesia menyelenggarakan acara bertema Mengidentifikasi Isu-isu Strategis dan Potensi Persoalan Masa Depan.
Dari paparan Mandenas, Laurens Ikinia merumuskan dua pertanyaan. Pertama, apakah Kementerian Urusan Papua dapat menyelesaikan persoalan yang kewenangannya tersebar di banyak instansi. Kedua, bagaimana partai politik membuka jalan bagi OAP ikut menentukan agenda nasional, termasuk lewat kesempatan menjadi ketua umum partai.
Puskesmas yang Berhenti Melayani Jadi Ujian Pertama
Ikinia mengajak pembaca membayangkan puskesmas di pedalaman Papua yang tutup karena tenaga kesehatan sulit menjangkau lokasi, pasokan obat tersendat, dan anggaran transportasi belum tersedia. Tanggung jawabnya bisa tersebar di beberapa instansi, sementara keluarga pasien hanya ingin tahu kapan bisa kembali berobat.
Kemampuan menjawab pertanyaan warga seperti itulah yang menurut dia layak menjadi ukuran awal kementerian yang diusulkan. Otonomi Khusus sudah memberi dasar hukum lewat UU No. 2 Tahun 2021. Pemerintah, kata Ikinia, perlu menetapkan siapa yang bertindak, kapan pekerjaan selesai, dan siapa memutuskan ketika instansi berbeda pendapat soal tanggung jawab atau pembiayaan.
Badan yang Sudah Ada: Perkuat atau Ganti dengan Kementerian?
Indonesia sudah memiliki Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua, dibentuk lewat Perpres No. 121 Tahun 2022 dan diperbarui dengan Perpres No. 102 Tahun 2025. Sebelum membentuk kementerian, pemerintahan Presiden Prabowo Subianto menurut Ikinia perlu memaparkan persoalan yang berhasil ditangani badan itu, rekomendasi yang masih tertahan, dan sejauh mana masukan dari Papua memengaruhi keputusan.
Jika rekomendasi tertahan karena tenggat dan kewajiban pelaporan belum jelas, badan yang ada dapat diperkuat. Jika kebuntuan terus berulang karena kewenangan dan pembiayaan melibatkan banyak kementerian, kementerian dengan mandat koordinasi lebih kuat layak dipertimbangkan.
Cara DPR dan Masyarakat Adat Mengukur Hasilnya
DPR, tulis Ikinia, dapat mengawasi lewat ukuran yang bisa diperiksa. Contohnya waktu yang dibutuhkan untuk memulihkan layanan puskesmas, kesinambungan belajar setelah sekolah dibuka, dan tindak lanjut pengaduan warga.
Pemerintah daerah, Majelis Rakyat Papua (MRP), dan masyarakat adat juga perlu ikut menetapkan prioritas. Dengan begitu, ukuran keberhasilan mencerminkan persoalan warga di pesisir, pegunungan, dan perkotaan.
Apa yang Bisa Dipelajari dari Suku M?ori di Selandia Baru?
Ikinia menengok Selandia Baru, yang membentuk Waitangi Tribunal pada 1975 untuk memeriksa klaim terkait penerapan prinsip Perjanjian Waitangi. Kewenangannya diperluas pada 1985 hingga mencakup klaim historis sejak 1840. Perubahan itu memberi masyarakat M?ori jalur mengajukan klaim dan meminta pemeriksaan atas tindakan negara.
Untuk Papua, sengketa ulayat memunculkan pertanyaan serupa: ke mana warga mengajukan klaim, bagaimana bukti penguasaan tanah lintas generasi diperiksa, dan instansi mana yang menindaklanjuti temuan ketika sebuah proyek direncanakan.
Masyarakat M?ori juga mengembangkan pendidikan anak usia dini berbahasa M?ori lewat Te K?hanga Reo pada 1982, lima tahun sebelum bahasa M?ori diakui secara resmi. Selandia Baru kemudian membentuk Te Puni K?kiri pada 1992.