JAYAPURA — Dominggus menilai kegagalan persepsi terhadap Otsus berakar dari proses perencanaan yang tidak partisipatif. Menurutnya, anggaran pembangunan sering kali tidak dialokasikan untuk persoalan paling mendasar yang dihadapi masyarakat di kampung-kampung.
Sarmi, kabupaten di pesisir utara Papua, menjadi contoh nyata ketimpangan itu. "Kita belum punya rumah sakit. Kalau ada warga sakit keras, harus dirujuk ke Jayapura. Waktu tempuh enam sampai delapan jam," kata Dominggus dalam forum yang dihadiri gubernur dan bupati/wali kota se-Tanah Papua.
Ia menegaskan, masyarakat menilai pembangunan dari apa yang mereka lihat dan rasakan langsung. Jika perencanaan tidak sesuai kebutuhan, kepuasan publik mustahil tercapai.
Dominggus mengungkapkan keterbatasan fiskal menjadi kendala serius. Dari total APBD Sarmi sekitar Rp700 miliar, hampir Rp300 miliar habis untuk belanja pegawai. "Ruang fiskal untuk pembangunan sangat terbatas," ujarnya.
Ia mendorong Bappenas memberikan pendampingan teknis agar pemda mampu menyusun perencanaan dan mengajukan program ke pusat secara tepat sasaran.
Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menjadi program strategis nasional juga disorot. Dominggus menyebut program itu baru menjangkau wilayah perkotaan. "Saat kami kunjungan ke daerah terpencil, mereka bertanya, 'kapan kami bisa makan seperti orang di kota?'. Ini tantangan besar," katanya.
Meski harus mengacu pada program besar seperti Papua Sehat, Papua Cerdas, dan Papua Produktif dalam RPJMD, Dominggus mengusulkan agar setiap daerah diberikan keleluasaan menyusun prioritas sesuai karakteristik wilayah. "Setiap daerah di Papua punya kebutuhan berbeda. Kalau dipaksakan seragam, hasilnya tidak akan optimal," tegasnya.
Ia menekankan pembangunan infrastruktur dasar, terutama di wilayah terpencil dan tertinggal, masih menjadi prioritas utama yang harus segera dijawab oleh pemerintah pusat maupun daerah.