WAROPEN — Biaya konstruksi di Kabupaten Waropen tercatat 144,88 poin sepanjang tahun 2025. Realisasi ini menempatkan daerah di pesisir utara Papua tersebut sebagai wilayah dengan tingkat kemahalan pembangunan tertinggi kedua di Provinsi Papua.
Angka tersebut mengalami kenaikan tipis sebesar 0,28 poin dibandingkan tahun sebelumnya. Dalam kurun waktu lima tahun terakhir, indeks biaya konstruksi di Waropen bahkan telah meningkat 1,61 poin.
Angka 144,88 poin berarti biaya untuk membangun satu proyek di Waropen setara dengan 1,449 kali lipat biaya proyek serupa di Kota Surabaya. Surabaya sendiri ditetapkan Badan Pusat Statistik (BPS) sebagai kota acuan atau benchmark dengan indeks 100 poin.
Tingginya angka ini berdampak langsung pada anggaran proyek infrastruktur. Setiap rupiah yang dialokasikan untuk pembangunan jalan, jembatan, atau gedung di Waropen memiliki daya beli konstruksi yang lebih rendah dibandingkan di Pulau Jawa.
Berdasarkan publikasi BPS 2025, disparitas biaya konstruksi antarwilayah di Provinsi Papua cukup lebar. Berikut daftar lengkap IBK sembilan kabupaten/kota di Papua:
Dari data tersebut, Kabupaten Mamberamo Raya menjadi wilayah dengan biaya konstruksi termahal di Papua dengan indeks 174,96 poin. Artinya, biaya membangun di sana hampir 1,75 kali lipat dibandingkan Surabaya.
Sementara itu, Kabupaten Jayapura menjadi daerah dengan biaya konstruksi paling murah di Papua, yakni 113,52 poin. Posisi ini tak lepas dari infrastruktur logistik yang lebih mumpuni karena berbatasan langsung dengan Kota Jayapura sebagai pusat perekonomian.
Tingginya IBK di Waropen dan Mamberamo Raya umumnya dipengaruhi oleh faktor geografis. Kedua daerah ini memiliki akses transportasi yang terbatas, sehingga distribusi material bangunan seperti semen, besi, dan pasir membutuhkan biaya pengiriman yang jauh lebih besar dibandingkan ke wilayah pesisir yang dekat dengan pusat kota.
Keterbatasan akses ini otomatis mendongkrak harga material di tingkat distributor lokal. Pada akhirnya, selisih biaya tersebut harus ditanggung oleh pemerintah daerah maupun pihak swasta yang hendak membangun di wilayah tersebut.