PAPUA — Perum Perumnas menyediakan 768 unit hunian subsidi bagi masyarakat berpenghasilan rendah di tiga kawasan berbasis Transit-Oriented Development (TOD), terdiri atas 256 unit di Samesta Mahata Tanjung Barat, 182 unit di Samesta Mahata Margonda, dan 330 unit di Samesta Mahata Serpong. Langkah ini menempatkan akses transportasi publik sebagai penentu keterjangkauan hunian, bukan sekadar harga jual rumah. Bagi warga perkotaan, pendekatan ini memangkas biaya dan waktu perjalanan harian yang selama ini membebani penghuni rumah subsidi di pinggiran.
Paragraf pembuka: Perum Perumnas menilai keterjangkauan hunian bagi masyarakat berpenghasilan rendah tidak bisa diukur dari harga rumah semata. Plt Direktur Utama Perum Perumnas Imelda Alini Pohan menyebut lokasi, akses transportasi publik, serta biaya dan waktu perjalanan sehari-hari ikut menentukan seberapa terjangkau sebuah hunian bagi penghuninya. Karena itu, perusahaan pelat merah itu mengembangkan kawasan hunian berbasis TOD yang menyambungkan tempat tinggal dengan moda transportasi publik.
Kolaborasi dengan KAI dan Sebaran Unit Subsidi
Untuk menghubungkan kawasan hunian dengan pusat bisnis, pendidikan, perdagangan, dan fasilitas perkotaan lain, Perumnas menggandeng PT Kereta Api Indonesia. Kolaborasi itu menjadi tulang punggung pengembangan hunian berbasis TOD di kawasan perkotaan.
Dari tiga kawasan TOD yang digarap, Perumnas mengalokasikan 768 unit hunian subsidi bagi MBR. Rinciannya, 256 unit di Samesta Mahata Tanjung Barat, 182 unit di Samesta Mahata Margonda, dan 330 unit di Samesta Mahata Serpong.
Imelda menyatakan unit subsidi di kawasan TOD tersebut telah terserap, terutama di Margonda dan Tanjung Barat. "Pada tiga kawasan TOD, Perumnas menyediakan alokasi hunian subsidi sebanyak 768 unit bagi MBR," ujarnya.
Serpong Ditambah Tower Baru
Karena permintaan di dua kawasan sudah terisi, Perumnas menyiapkan pembangunan tower hunian subsidi baru di Samesta Mahata Serpong. Penambahan itu ditujukan untuk menampung kebutuhan hunian MBR yang belum terlayani.
Menurut Imelda, integrasi hunian dengan transportasi publik memberi MBR alternatif tinggal di lokasi yang mendukung efisiensi biaya dan waktu mobilitas sehari-hari. "Integrasi hunian dengan transportasi publik di kawasan tersebut memberikan alternatif bagi MBR untuk tinggal di lokasi yang mendukung efisiensi biaya dan waktu mobilitas sehari-hari," katanya.
Hunian Vertikal di Kemayoran dan Kawasan Lain
Di luar kawasan TOD, Perumnas membangun hunian subsidi di sejumlah wilayah yang dekat dengan pusat aktivitas warga. Proyek itu mencakup Samesta Sentraland Cengkareng, Samesta Grand Sentraland Karawang, Samesta Jakabaring Palembang, Proyek Jatim II Pasuruan, dan Proyek Cirebon.
Khusus di Jakarta, Perumnas mengembangkan Samesta Alonia Jakarta di Kemayoran dengan 609 unit hunian subsidi vertikal. Pembangunan rumah susun itu menjadi jawaban atas keterbatasan lahan perkotaan sekaligus mendekatkan penghuni ke pusat aktivitas.
"Perumnas ingin agar MBR tidak selalu dihadapkan pada pilihan antara rumah yang terjangkau tetapi jauh dari pusat aktivitas, atau lokasi yang strategis tetapi tidak terjangkau," ucap Imelda.
KPR FLPP dan Program 3 Juta Rumah
Dari sisi pembiayaan, penyesuaian kriteria dan batasan harga satuan rumah susun melalui kebijakan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman membuka peluang lebih banyak hunian Perumnas diakses lewat skema pembiayaan bersubsidi. Pemerintah juga terus mendorong KPR FLPP dengan tenor hingga 40 tahun untuk memudahkan kepemilikan hunian pertama bagi MBR.
"Di sisi pembiayaan, pemerintah juga terus mendorong skema KPR FLPP dengan tenor hingga 40 tahun, sehingga memberikan kemudahan akses kepemilikan hunian pertama bagi masyarakat berpenghasilan rendah," kata Imelda.
Pengembangan hunian berbasis TOD, hunian subsidi vertikal, maupun landed disebut Perumnas sebagai bagian dari kontribusinya dalam Program 3 Juta Rumah. Keterjangkauan, konektivitas, dan kedekatan dengan pusat aktivitas ditempatkan sebagai pertimbangan utama penyediaan hunian bagi MBR perkotaan.
Penutup: Bagi Perumnas, taruhannya bukan hanya mengejar jumlah unit terbangun, melainkan mengubah cara pandang bahwa rumah murah selalu identik dengan jarak jauh. Jika skema TOD dan KPR FLPP berjalan seiring, hunian subsidi di kawasan perkotaan berpotensi jadi pilihan pertama, bukan pilihan terakhir, bagi pekerja berpenghasilan rendah.
