JAYAPURA — Rapat kerja Komisi IV DPR Papua dengan PT Pertamina Patra Niaga Regional Papua Maluku berlangsung alot. Dewan menilai ada ketidaksesuaian antara klaim ketersediaan stok yang disampaikan perusahaan dengan realitas di lapangan yang masih menunjukkan antrean panjang, terutama untuk jenis solar.
Bonai menegaskan kedatangannya bukan sekadar agenda formal, melainkan membawa mandat langsung dari masyarakat yang resah dengan gangguan distribusi BBM. "Kami berharap solusi yang sudah dibahas, seperti pengaturan jam operasional dan pengawasan di setiap SPBU, bisa segera ditindaklanjuti. Kami beri waktu satu minggu. Kalau tidak ada perubahan, kami akan ambil langkah lanjutan, bahkan sampai ke Jakarta," tegasnya.
Persoalan ini tidak berdampak pada ibu kota provinsi saja. Bonai menyebut wilayah Waropen dan kawasan Yapen yang bergantung pada pasokan dari Serui turut merasakan dampaknya. Dengan jumlah penduduk sekitar 80 ribu jiwa, ia menilai distribusi seharusnya bisa dikelola lebih optimal agar tidak memicu antrean berkepanjangan.
Data yang dihimpun menunjukkan distribusi BBM di Serui mencapai sekitar 130 kiloliter per bulan untuk solar dan 300 kiloliter untuk Pertalite. Meski angka tersebut tidak masuk kategori kritis, DPR Papua menilai akar masalahnya bukan pada stok, melainkan pada sistem distribusi dan lemahnya pengawasan di titik penjualan.
Anggota Komisi IV DPR Papua, Yermias Y. Yanggu Wouw, menjadi salah satu pengkritik paling vokal. Ia menyoroti langsung praktik di sejumlah SPBU yang tidak sejalan dengan paparan manajemen.
"Secara teori bagus, tetapi di lapangan berbeda. Banyak sopir truk sudah antre sejak pagi, namun dalam dua jam solar sudah habis," ujarnya.
Yermias juga mengungkapkan dugaan penyimpangan distribusi, termasuk praktik penjualan ke sektor tertentu seperti pertambangan dengan harga lebih tinggi. Ia mendesak pengawasan diperketat, mulai dari optimalisasi kamera pengawas (CCTV) di SPBU hingga kerja sama dengan aparat kepolisian.
Dari sisi teknis, Region Manager Retail Sales Pertamina Patra Niaga Regional Papua Maluku, Weddy Surya Windrawan, memaparkan bahwa stok yang disuplai melalui Integrated Terminal Jayapura aman. Pertalite memiliki ketahanan sekitar 8,5 hari dengan konsumsi harian 370 kiloliter, Pertamax mencapai 25 hari, dan solar sekitar 11 hari.
Namun, ia mengakui antrean dipicu penumpukan kendaraan pada waktu tertentu serta meningkatnya konsumsi BBM subsidi, khususnya solar yang naik lebih dari 5 persen pada triwulan II 2026. Keterbatasan fasilitas juga menjadi kendala: dari total 17 SPBU di wilayah Jayapura, hanya 9 yang menjual solar.
Hingga akhir Juli, realisasi penyaluran solar bahkan telah mencapai 58 persen dari kuota tahunan dan berpotensi melampaui target pada akhir tahun. Sementara itu, Executive General Manager Pertamina Patra Niaga Regional Papua Maluku, Awan Raharjo, menegaskan antrean bukan indikasi kelangkaan, melainkan persoalan distribusi teknis di lapangan.
Menanggapi kondisi ini, Yermias mendorong percepatan operasional SPBU di wilayah Nimboran, Kabupaten Jayapura, untuk mengurangi beban antrean di kota. Ia juga mengusulkan penerapan sistem nomor antrean serta penambahan jam layanan bagi kendaraan, khususnya truk logistik.
"Ini sudah mengganggu aktivitas masyarakat dan perekonomian. Pertamina harus membuka kanal pengaduan agar masyarakat bisa melaporkan kondisi nyata di lapangan," tegasnya.
Pertamina merespons dengan janji meningkatkan pengawasan di seluruh SPBU, memastikan tidak ada kekosongan stok, serta melakukan inspeksi mendadak secara rutin bersama pemerintah daerah dan aparat kepolisian. DPR Papua memastikan akan terus memantau perkembangan, terutama saat anggota dewan melakukan reses ke sejumlah daerah pemilihan mulai dari Kota Jayapura, Kabupaten Jayapura, Sarmi, Keerom, hingga Yapen dan Waropen.