JAYAPURA — Tingginya tingkat hunian di Lapas Narkotika Kelas IIA Jayapura, Kabupaten Jayapura, Papua, memaksa pemerintah pusat dan legislatif mencari solusi jangka panjang. Anggota Komisi XIII DPR RI, Tonny Tesar, menilai penambahan gedung dan pembangunan fasilitas rehabilitasi menjadi langkah krusial untuk mengurangi kepadatan sekaligus memperbaiki kualitas pembinaan.
“Tingginya jumlah penghuni Lapas Narkotika Jayapura membutuhkan solusi jangka panjang sehingga penambahan gedung lapas dan pembangunan fasilitas rehabilitasi menjadi langkah penting untuk mengurangi kepadatan sekaligus meningkatkan kualitas pembinaan warga binaan,” ujarnya di sela kunjungan kerja, Kamis.
Persoalan tidak berhenti pada kepadatan hunian. Tonny Tesar menekankan perlunya dukungan pemerintah daerah agar izin operasional Klinik Pratama segera diterbitkan. Tanpa izin tersebut, pelayanan kesehatan bagi warga binaan di dalam lapas tidak bisa berjalan optimal.
“Hasil kunjungan kerja dan reses ini akan menjadi bahan tindak lanjut Komisi XIII DPR RI dalam pembahasan program serta dukungan anggaran Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan Tahun Anggaran 2027,” kata Tonny.
Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Papua, Sutarno, menyampaikan sejumlah kebutuhan prioritas pemasyarakatan di Bumi Cenderawasih kepada Komisi XIII DPR RI. Selain percepatan izin Klinik Pratama, ada pula penguatan sarana prasarana, peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta penguatan aspek keamanan dan ketertiban.
Sutarno juga menyoroti penyelesaian pembebasan lahan di Lapas Perempuan dan Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) di Kabupaten Keerom. Menurutnya, dukungan lintas sektor menjadi faktor penting dalam meningkatkan kualitas pelayanan pemasyarakatan di Papua.
“Sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan DPR menjadi kunci untuk memperkuat pelayanan pemasyarakatan yang semakin profesional, humanis, dan bermanfaat bagi masyarakat,” ujar Sutarno.
Sutarno menambahkan bahwa dukungan terhadap infrastruktur, pelayanan kesehatan, serta keamanan akan berdampak langsung pada peningkatan kualitas pembinaan warga binaan. Dengan fasilitas yang memadai, proses rehabilitasi bagi narapidana kasus narkotika diharapkan berjalan lebih efektif dan humanis.