PAPUA — Presiden Prabowo Subianto melantik Luky Alfirman sebagai Wakil Menteri Keuangan di Istana Negara, Jakarta, Kamis (1/10), mengembalikannya ke lingkaran strategis Kemenkeu setelah dicopot dari jabatan Dirjen Anggaran oleh Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa pada April 2026. Luky dilantik bersama Nurkholisoh Ibnu Amman untuk posisi yang sama, berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 104 P Tahun 2026 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Menteri dan Wakil Menteri Negara Kabinet Merah Putih periode 2024-2029.
Usai pelantikan, Luky langsung menyambangi Kantor Kemenkeu di Jakarta Pusat pada hari yang sama. Kepada jajaran kementerian, ia mengaku perasaannya bercampur setelah melewati periode yang ia sebut sebagai masa hibernasi.
"Kalau ditanya perasaan, saya campur aduk. Excited, tapi juga ada kagetnya, berat yang pasti ya, Pak Menteri. Kemarin saya ada masa hibernasi, Pak Menteri," ucap Luky di Kantor Kemenkeu, Jakarta Pusat, Kamis (1/10).
Pencopotan Luky dari kursi Dirjen Anggaran pada April 2026 menjadi salah satu pergantian pejabat fiskal yang cukup mengejutkan di lingkungan Kemenkeu tahun ini. Ia sempat menjabat posisi tersebut sejak 23 Mei 2025, atau kurang dari setahun sebelum digantikan.
Luky menyatakan dirinya bersama Nurkholisoh tidak menyiapkan program khusus secara mandiri. Alasannya, posisi Wamenkeu merupakan pembantu Presiden dan Menteri Keuangan, sehingga arah kerja mengikuti kebijakan yang ditetapkan di atasnya.
Meski begitu, ia menyebut ada tiga fokus utama yang akan dikerjakan bersama jajaran Kemenkeu dalam waktu dekat.
"Satu, bagaimana kita menjalani, menyelesaikan APBN 2026. Enggak kerasa sudah tanggal 1 Oktober, tinggal 3 bulan lagi. Yang kedua, bagaimana juga mempersiapkan pelaksanaan APBN 2027. Terakhir, bagaimana kita melakukan konsolidasi internal untuk terus mendorong reform, transformasi," pungkasnya.
Bagi pelaku pasar, tiga agenda tersebut menjadi penanda arah kebijakan fiskal hingga akhir tahun. Penyelesaian APBN 2026 menyangkut realisasi belanja dan penerimaan negara, sementara penyusunan APBN 2027 akan menentukan asumsi makro dan prioritas pembiayaan pemerintah ke depan.
Luky telah berkarier di Kemenkeu sejak 1995. Sebagian besar perjalanan kariernya dibangun di Direktorat Jenderal Pajak (DJP), mulai dari Kepala Subdirektorat Potensi Perpajakan, Kepala Bagian Organisasi dan Tata Laksana, Kepala Subdirektorat Manajemen Transformasi, hingga Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Kebayoran Lama.
Pada 2011, ia ditunjuk sebagai Pelaksana Tugas Kepala Pusat Kebijakan APBN sebelum dipercaya memimpin Pusat Kebijakan Ekonomi Makro di Badan Kebijakan Fiskal (BKF). Kariernya berlanjut sebagai Kepala Pusat Analisis dan Harmonisasi Kebijakan di Sekretariat Jenderal Kemenkeu pada 2015, lalu Staf Ahli Bidang Kebijakan Penerimaan Negara pada 2017.
Di tahun yang sama, Luky menjabat Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko. Pada 2022 ia dipercaya sebagai Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan, sebelum akhirnya dilantik sebagai Direktur Jenderal Anggaran pada 23 Mei 2025. Di luar struktur kementerian, ia juga tercatat sebagai Dewan Komisioner ex-officio di Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).
Pengalaman panjang di DJP, BKF, dan tiga direktorat jenderal berbeda membuat Luky bukan figur baru di ruang fiskal. Kombinasi itu dinilai relevan untuk mengawal dua dokumen anggaran yang harus rampung dalam waktu berdekatan.