PAPUA — Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM Rosan Perkasa Roeslani mencatat realisasi investasi Rp3.923,2 triliun sepanjang triwulan IV-2024 hingga triwulan III-2026. Angka itu disebut sebagai belanja modal yang benar-benar terealisasi di lapangan, bukan nota kesepahaman atau rencana proyek. Pemerintah menargetkan total investasi Rp13.032,8 triliun untuk lima tahun pemerintahan.
Rosan menyampaikan angka tersebut dalam pembukaan Rapat Pimpinan Nasional Kadin Indonesia di Hotel Borobudur, Jakarta, Kamis (29/10/2026). Menurut dia, capaian dua tahun itu menunjukkan komitmen jangka panjang investor terhadap Indonesia tetap kuat di tengah tekanan pasar modal dan ketidakpastian global.
"Angka selama dua tahun terakhir ini hampir mencapai Rp4.000 triliun, atau Rp3.923,2 triliun. Ini selama dua tahun dalam pemerintahan Bapak Prabowo Subianto," ujar Rosan di hadapan peserta rapimnas.
Rosan menjelaskan, pencatatan realisasi investasi dilakukan berdasarkan pengeluaran yang benar-benar telah dibelanjakan investor di Indonesia. Apabila investor merencanakan proyek Rp10 triliun tetapi baru membelanjakan Rp2 triliun, angka yang dicatat hanya Rp2 triliun.
Jika tahun berikutnya investor merealisasikan Rp3 triliun lagi, pengeluaran itulah yang masuk pencatatan. Nilai rencana proyek tidak serta-merta diakui sebagai realisasi.
"Realisasi investasi yang kita catatkan adalah angka investasi yang sudah dikeluarkan, yang sudah dibelanjakan di Indonesia. Jadi bukan sifatnya MoU atau kesepakatan," kata Rosan.
Untuk periode Januari–September 2026, realisasi investasi mencapai Rp1.539,2 triliun atau 75,4% dari target tahun berjalan. Data yang dipaparkan Rosan menunjukkan realisasi itu menyerap 2.194.496 tenaga kerja.
Target investasi lima tahun pemerintahan mencapai Rp13.032,8 triliun. Rosan membandingkannya dengan akumulasi investasi periode 2014–2024 yang sekitar Rp9.100 triliun, sehingga target baru menuntut perluasan proyek dan perbaikan iklim usaha.
Acuan target tersebut ditetapkan dalam kerangka perencanaan pembangunan Bappenas. Pencapaiannya menjadi bagian dari upaya mendukung pertumbuhan ekonomi nasional.
Rosan menyoroti perhatian publik yang belakangan banyak tertuju pada gejolak pasar modal. Menurut dia, kondisi investasi langsung perlu dilihat untuk memperoleh gambaran lebih lengkap soal kepercayaan dunia usaha terhadap Indonesia.
Investasi langsung untuk membangun pabrik, smelter, dan fasilitas produksi merupakan keputusan jangka panjang. Investor harus mengalokasikan modal, membangun aset, menyiapkan tenaga kerja, dan memperhitungkan keberlanjutan usaha selama bertahun-tahun.
"Kalau orang berinvestasi, baik teman-teman yang ada di Kadin maupun dari luar negeri, itu adalah long-term commitment. Komitmen jangka panjang," katanya.
Rosan membandingkan karakter itu dengan perdagangan surat berharga di pasar modal yang memungkinkan pembelian dan penjualan lebih cepat. Pembangunan fasilitas produksi menunjukkan keterikatan investor yang tidak mudah dipindahkan dalam waktu singkat.
"Pada saat kita berinvestasi, kita bangun pabrik, kita bangun smelter, itu akan tetap ada. Bukan satu tahun, dua tahun, lima tahun," ujar Rosan.
Keputusan investasi jangka panjang bergantung pada stabilitas dan kepastian. Investor mempertimbangkan stabilitas politik, keamanan, serta konsistensi iklim investasi sebelum menempatkan modal.
Kepastian diperlukan agar pelaku usaha dapat menyusun perencanaan, menghitung risiko, dan memperkirakan hasil investasi. Perubahan yang sulit diprediksi berpotensi mengganggu perhitungan bisnis serta pelaksanaan proyek.
"We don't like surprises. Kita tidak suka ada hal-hal yang sifatnya tanpa bisa kita prediksi. Semuanya inginnya terukur, terstruktur, dan penuh dengan kepastian," tegas Rosan.
Dalam forum yang sama, Rosan menegaskan Danantara diarahkan memperkuat pengusaha nasional melalui kerja sama investasi. Keterlibatan sektor swasta, termasuk pelaku usaha daerah, menjadi bagian penting dalam memperbesar kapasitas produksi dan menciptakan nilai tambah.
Bagi pelaku usaha, sinyal itu berarti peluang kemitraan investasi bersama Danantara terbuka, terutama pada proyek yang menuntut skala modal besar. Pemerintah perlu menjaga agar minat investasi berlanjut menjadi pelaksanaan proyek di lapangan.