Sertipikat Tanah Hilang di Papua? Kementerian ATR/BPN Wajibkan Sumpah dan Pengumuman 30 Hari Sebelum Pengganti Diterbitkan

Penulis: Sofyan Basri  •  Jumat, 20 November 2026 | 10:31:31 WIB
Dirjen PHPT Kementerian ATR/BPN Asnaedi menjelaskan tahapan pengambilan sumpah dalam permohonan sertipikat pengganti di Jakarta, Senin (18/11/2026).

JAKARTA — Masyarakat yang kehilangan sertipikat tanah perlu mengajukan permohonan penerbitan sertipikat pengganti melalui Kantor Pertanahan (Kantah) setempat, termasuk di wilayah Papua. Dirjen Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah (PHPT) Kementerian ATR/BPN Asnaedi menyatakan ada satu tahapan yang tidak bisa dilewati, yakni pengambilan sumpah oleh pemegang hak di hadapan Kepala Kantah atau pejabat yang ditunjuk.

Pengambilan sumpah diatur Pasal 59 PP Nomor 24 Tahun 1997. Aturan ini menjadi dasar bagi Kantah di seluruh Indonesia, dari Jayapura hingga kabupaten di pegunungan Papua, dalam memproses permohonan sertipikat pengganti.

Mengapa Sumpah Jadi Tahapan Wajib

Asnaedi menjelaskan sumpah berfungsi sebagai bentuk pertanggungjawaban hukum pemohon atas kebenaran keterangan soal kehilangan sertipikat. "Tahapan ini penting untuk meminimalkan risiko penyalahgunaan sekaligus memberikan perlindungan hukum bagi pemegang hak dan pihak lain yang berkepentingan," ujarnya di Jakarta, Senin (18/11/2026).

Mekanisme ini dibutuhkan untuk mengantisipasi permohonan yang didasari keterangan tidak benar. Contohnya, sertipikat dinyatakan hilang padahal dokumen masih berada dalam penguasaan pihak lain berdasarkan hubungan hukum tertentu.

Pengumuman 30 Hari Beri Ruang Keberatan

Selain sumpah, penerbitan sertipikat pengganti karena hilang juga didahului pengumuman. Pengumuman memberi kesempatan pihak lain mengajukan keberatan dalam jangka waktu 30 hari sejak diterbitkan.

Keberatan yang dinilai beralasan dapat menjadi dasar penolakan penerbitan sertipikat pengganti. Artinya, proses ini tidak otomatis mengabulkan permohonan, melainkan membuka ruang verifikasi terhadap klaim pemohon.

Hilangnya Dokumen Tidak Menghapus Hak Atas Tanah

Asnaedi menegaskan hilangnya dokumen fisik sertipikat tanah tidak serta-merta menghapus hak atas tanah. Penerbitan sertipikat pengganti dimaksudkan menyediakan kembali dokumen tanda bukti hak yang sah, dengan tetap memperhatikan data pendaftaran tanah serta hak dan kepentingan pihak lain.

Selain karena hilang, sertipikat pengganti dapat diterbitkan apabila dokumen mengalami kerusakan akibat rayap, kebakaran, atau banjir. Penerbitannya dilakukan dengan memenuhi persyaratan sesuai kondisi dokumen.

Pemegang Sertipikat Elektronik Tak Perlu Khawatir

Bagi pemegang Sertipikat Elektronik, saat salinan cetak hilang, data sertipikat masih tersimpan dalam sistem pendaftaran tanah. Masyarakat tetap dapat mengakses atau memperoleh kembali salinannya sesuai ketentuan layanan Sertipikat Elektronik.

Kemudahan ini relevan bagi warga di daerah yang akses fisiknya terbatas, karena data elektronik tidak bergantung pada keberadaan dokumen cetak di tangan pemilik.

Imbauan: Urus Sendiri ke Kantah

Asnaedi mengimbau pemilik sertipikat yang hilang atau rusak segera mengurus sertipikat pengganti ke Kantah. "Jangan ragu mengurus sendiri sertipikat tanah. Kementerian ATR/BPN menyediakan layanan resmi untuk membantu masyarakat memperoleh kepastian dan perlindungan hukum atas hak tanahnya," pungkasnya.

Imbauan ini menyasar warga yang kerap menyerahkan pengurusan dokumen tanah kepada perantara tidak resmi. Jalur resmi ke Kantah memastikan setiap tahapan, termasuk sumpah dan pengumuman, tercatat sesuai ketentuan.

Reporter: Sofyan Basri
Sumber: reportasepapua.co.id This article was automatically rewritten by AI based on the source above without altering the facts of the original article.
Back to top