Pencarian

MPR Papua Tetapkan 2 Kriteria Orang Asli Papua, Tolak Jalur Pengakuan Adat dalam Pleno 22 Anggota

Sabtu, 21 November 2026 • 05:31:31 WIB
MPR Papua Tetapkan 2 Kriteria Orang Asli Papua, Tolak Jalur Pengakuan Adat dalam Pleno 22 Anggota
Ketua MPR Papua Nerlince Wamuar memimpin rapat pleno penetapan kriteria Orang Asli Papua di Kantor MRP, Jayapura.

JAYAPURA — Penetapan dua kriteria itu merupakan tindak lanjut rapat dengar pendapat (RDP) yang melibatkan Dewan Adat, tokoh perempuan, ikatan perempuan, tokoh pemuda, ketua-ketua sinode gereja dari semua denominasi di Tanah Papua, serta masyarakat umum. Rumusan RDP kemudian dihimpun dan dibahas oleh akademisi dari sejumlah profesor, doktor, dan tenaga ahli MRP sebelum dibawa ke pleno.

Rapat pleno berlangsung di ruang rapat lantai XII Kantor MRP, Jayapura. Forum itu dihadiri 22 anggota MRP dari total 42 anggota, bersama tokoh agama, tokoh pemuda, tokoh perempuan, dan tokoh masyarakat.

Kriteria Pertama: Kedua Orang Tua Orang Asli Papua

Ketua MPR Papua Nerlince Wamuar menjelaskan, definisi pertama adalah genealogis dari kedua orang tua yang keduanya Orang Asli Papua. Anak dari pasangan tersebut otomatis masuk kategori OAP.

"Jadi mama dan bapa dua-duanya Orang Asli Papua, anaknya Orang Asli Papua," kata Nerlince kepada sejumlah wartawan di ruang kerjanya.

Kriteria Kedua: Salah Satu Orang Tua Orang Asli Papua

Definisi kedua mencakup genealogis dari perkawinan campur, yakni bila salah satu orang tua adalah Orang Asli Papua. Pola ini berlaku dua arah, baik ibu maupun ayah yang berstatus OAP.

"Mama orang Papua, bapa orang non-Papua atau bapa orang Papua, mama non-Papua, itu anaknya Orang Asli Papua," jelasnya.

Mengapa Jalur Pengakuan Adat Ditolak

MPR Papua secara tegas menolak kriteria ketiga yang sempat dibahas, yaitu jalur pengakuan atau pengangkatan adat. Nerlince menyebut jalur itu sebenarnya sudah diatur dalam undang-undang, tetapi pihaknya menolak karena berpotensi disalahgunakan untuk kepentingan tertentu.

"Untuk yang ketiga ini, tadi kita di dalam gabungan kita juga sudah menolak jalur pengakuan atau pengangkatan adat. Beberapa waktu kan telah terjadi, misalnya di Papua Barat, ada orang bukan Papua tetapi diangkat begitu," ungkap Nerlince.

Ia juga menyinggung kasus pengakuan oleh satu suku yang kemudian dipakai sebagai dasar pencalonan wakil gubernur di Tanah Papua. Menurut Nerlince, masyarakat yang hadir dalam pleno ikut menolak tegas jalur tersebut.

"Mereka tadi juga menolak dengan tegas. Untuk diketahui oleh masyarakat bahwa kami juga Majelis Rakyat Papua tidak menyetujui yang nomor tiga," tegasnya.

Dua Definisi yang Berlaku Mulai Sekarang

Nerlince menegaskan, MPR Papua tidak menginginkan ada orang yang diakui atau diangkat oleh adat demi kepentingan tertentu. Sikap itu, katanya, mewakili masyarakat Papua secara luas.

"Jadi kita semua rakyat Papua menolak. Kita tidak mau itu. Orang yang diakui atau orang yang diangkat diakui oleh adat untuk mungkin dalam situasi ada kepentingan-kepentingan, kita masyarakat Papua menolak begitu," ujarnya.

Dengan keputusan pleno, hanya dua definisi Orang Asli Papua yang berlaku: kedua orang tua Papua, atau salah satu orang tua Papua.

"Jadi kita cuma dua saja definisi Orang Asli Papua, yaitu mama dan bapa orang Papua, anak orang Papua, atau salah satu orang tua orang Papua, anaknya orang Papua. 2 itu saja," pungkas Nerlince.

Ia menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi memberikan saran dan pemikiran dalam perumusan definisi Orang Asli Papua.

Follow jayapuraonline.com

Add this site to your preferred sources on Google

Add to preferred sources
Bagikan
Sumber: beritapapua.co

This article was automatically rewritten by AI based on the source above without altering the facts of the original article.

Berita Lainnya

Indeks

Pilihan

Indeks

Berita Terkini

Indeks