BIAK — Rangkaian peringatan dimulai pukul 19.00 WIT dengan pemasangan lilin dan karangan bunga di lokasi. Acara dilanjutkan dengan mengheningkan cipta bagi para korban yang gugur, pembacaan puisi, dan ditutup dengan doa bersama.
Koordinator aksi ziarah, Beatriks Dimara, mengatakan kegiatan ini menjadi refleksi bagi generasi muda bahwa pernah terjadi kekerasan militer di atas tanah Papua, khususnya terhadap masyarakat suku Byak pada 6 Juli 1998. “Peristiwa tersebut telah memakan banyak korban – pada saat itu banyak orang yang mati hanya meninggalkan nama,” ujarnya kepada Suara Papua, Senin (6/7/2026).
Harapan Keadilan yang Belum Terealisasi Selama 28 Tahun
Menurut Beatriks, korban yang dibunuh pada saat itu meninggalkan pusara tanpa nama. Ia berharap agar kasus ini bisa dituntaskan karena sudah 28 tahun berlalu namun belum ada titik terang. “Korban kasus ini bisa mendapatkan keadilan,” katanya.
Ia juga mengingatkan agar generasi saat ini tetap menjaga kebersamaan dan persatuan, serta tidak melupakan hak-hak warisan yang ada di tanah Papua.
Ketua BUK: Persoalan Papua Tak Kunjung Selesai
Tineke Rumkabu, Ketua Bersatu untuk Keadilan (BUK) yang juga merupakan korban tragedi Biak Berdarah, menyatakan bahwa sejak 1998 mereka terus berjuang mendapatkan keadilan. “Keadilan itu tak pernah ada dan tak pernah dipenuhi Indonesia,” tegasnya kepada Suara Papua dari Jayapura.
Menurut Tineke, persoalan Papua yang telah terjadi sejak tahun 60-an tidak pernah diselesaikan. Malah, kasus baru terus muncul di berbagai daerah di tanah Papua. Ia mencontohkan kasus Abepura Berdarah yang disidangkan di Makassar dan kasus Paniai Berdarah yang juga disidangkan di Makassar. “Walaupun semua bukti fakta lapangan ada, akhirnya kita kalah,” ungkapnya.
Desakan agar Komisi HAM PBB Turun ke Papua
Dalam momentum peringatan ini, Tineke mendesak Komisi HAM PBB untuk datang ke tanah Papua guna melihat secara langsung semua yang telah terjadi. Ia juga meminta Indonesia mengizinkan tim pencari fakta masuk ke tanah Papua untuk menyelidiki seluruh pelanggaran HAM.
Tineke menegaskan penolakannya terhadap Program Strategis Nasional (PSN), koperasi merah putih, dan kampung nelayan. “Lawan militerisme di tanah Papua,” pungkasnya.
