JAYAPURA — Pemerintah Provinsi Papua memastikan setiap rupiah dalam APBD 2026 tidak mengendap tanpa dampak. Asisten Bidang Administrasi Umum Sekretariat Daerah Provinsi Papua, Suzana Wanggai, mengungkapkan bahwa monitoring meja yang digelar pada Rabu (8/7) menjadi momentum bagi seluruh kepala OPD untuk mempercepat pelaksanaan program dan penyerapan anggaran.
"Ini menjadi momentum bagi seluruh kepala OPD untuk mempercepat pelaksanaan program dan penyerapan anggaran," kata Suzana di Jayapura, Kamis.
Mekanisme Peringatan Dini untuk Program yang Lambat
Pemprov Papua tidak hanya menunggu laporan rutin. Melalui monitoring meja, pemerintah daerah mengukur realisasi fisik dan keuangan setiap OPD sekaligus mengidentifikasi kegiatan yang menghadapi kendala. Data ini menjadi dasar untuk mendeteksi program yang berjalan lambat, mengevaluasi penyebab hambatan, dan menyiapkan langkah penyelesaian melalui mekanisme peringatan dini.
Suzana menekankan bahwa penyampaian laporan yang akurat dan tepat waktu akan mendukung proses monitoring, evaluasi, serta pengambilan kebijakan secara cepat dan berbasis data. "Sehingga berbagai hambatan pelaksanaan program dapat segera ditangani," ujarnya.
Aplikasi TP2K Rev Jadi Tulang Punggung Pelaporan
Setiap OPD kini diwajibkan menyampaikan laporan realisasi fisik dan keuangan melalui aplikasi TP2K Rev. Aplikasi ini telah terintegrasi dengan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Republik Indonesia (SIPD RI), memungkinkan pengawasan secara real-time oleh pemerintah pusat maupun daerah.
Dengan sistem ini, Pemprov Papua berharap tidak ada lagi program yang terhambat akibat persoalan administratif yang terlambat ditangani. Monitoring meja juga dimanfaatkan sebagai forum koordinasi antarperangkat daerah dan pemangku kepentingan untuk menyelesaikan kendala pelaksanaan program secara langsung.
Target Akhir: Mewujudkan Visi Papua Cerah
Percepatan realisasi APBD 2026 ini diarahkan untuk memastikan program, kegiatan, dan subkegiatan yang telah dialokasikan berjalan sesuai rencana, tepat waktu, serta dapat dipertanggungjawabkan. Suzana berharap pelaksanaan program pembangunan semakin efektif, penyerapan anggaran meningkat, dan akuntabilitas pengelolaan APBD semakin kuat.
"Kami berharap pelaksanaan program pembangunan semakin efektif, penyerapan anggaran meningkat, serta akuntabilitas pengelolaan APBD semakin kuat dalam mendukung terwujudnya visi Papua Cerah, yakni Cerdas, Sejahtera, dan Harmoni," pungkasnya.
