JAYAPURA — Sebanyak enam puluh empat tahun setelah rangkaian peristiwa politik 1962, pertanyaan tentang siapa yang berhak menentukan masa depan Papua kembali diangkat ke ruang publik. Mahasiswa USTJ menilai persoalan keterwakilan Orang Asli Papua dalam proses diplomasi Indonesia–Belanda saat itu belum tuntas dibahas.
Mereka menuntut agar sejarah Papua dibaca tidak hanya dari sudut pandang negara-negara yang berunding, tetapi juga dari pengalaman masyarakat yang terdampak langsung atas keputusan politik tersebut.
Mengapa Mahasiswa Persoalkan Legitimasi Proses 1962
Dalam aksi tersebut, mahasiswa mempertanyakan sejauh mana rakyat Papua ditempatkan sebagai subjek dalam proses yang menentukan masa depan wilayah itu pada 1962. Salah satu mahasiswa menyebut persoalannya bukan sekadar memperingati peristiwa sejarah.
"Kami mempertanyakan legitimasi politik dari proses yang menentukan masa depan Papua pada 1962. Bagi kami, persoalannya bukan sekadar memperingati sebuah peristiwa sejarah, tetapi mempertanyakan sejauh mana rakyat Papua ditempatkan sebagai subjek dalam proses tersebut," ujar salah satu mahasiswa.
Mahasiswa menilai ruang akademik perlu membuka kembali diskusi soal keterwakilan rakyat Papua dalam proses politik dan diplomatik 1962. Menurut mereka, sejarah Papua tidak cukup dibaca dari perspektif negara-negara yang terlibat dalam perundingan.
"Roma Agreement dan rangkaian peristiwa 1962 harus dibaca secara kritis. Kami ingin sejarah Papua tidak hanya dilihat dari perspektif negara atau negara-negara yang berunding, tetapi juga dari perspektif rakyat Papua," katanya.
Bendera Bintang Kejora Dikibarkan di Lingkungan Kampus
Berdasarkan informasi yang dihimpun, mahasiswa juga mengibarkan bendera Bintang Kejora di lingkungan kampus. Mereka menyebut tindakan itu sebagai simbol sikap politik dan bentuk penghormatan terhadap sejarah perjuangan Papua.
"Aksi ini merupakan bentuk penyampaian sikap politik mahasiswa. Kami ingin ruang akademik tetap terbuka untuk membahas legitimasi, keterwakilan, dan hak menentukan masa depan Papua secara kritis dan damai," ujarnya.
Pengibaran bendera tersebut berlangsung di tengah aksi yang berlangsung di halaman kampus USTJ, Padang Bulan–Abepura.
Gas Air Mata dan Situasi Terkini di Kampus USTJ
Situasi di kampus USTJ Jayapura dilaporkan sementara tegang. Pihak aparat kepolisian telah masuk ke halaman kampus dan melepaskan puluhan tembakan gas air mata guna membubarkan aksi mahasiswa.
Hingga berita ini diterbitkan, belum ada keterangan resmi dari kepolisian maupun rektorat USTJ. Suara Papua masih berupaya mengonfirmasi kedua pihak terkait peristiwa tersebut.
Jejak Historis yang Jadi Rujukan Aksi
Secara historis, rangkaian peristiwa 1962 berkaitan dengan diplomasi Indonesia–Belanda mengenai West New Guinea. Dalam catatan resmi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), dokumen yang tercatat secara formal adalah New York Agreement yang ditandatangani pada 15 Agustus 1962.
Perjanjian itu mengatur pengalihan administrasi West New Guinea kepada United Nations Temporary Executive Authority (UNTEA), sebelum kemudian dialihkan kepada Indonesia.
Aksi mahasiswa USTJ pada 30 September 2026 menunjukkan persoalan sejarah, legitimasi politik, keterwakilan rakyat Papua, dan proses penentuan masa depan Papua masih menjadi perdebatan di ruang publik maupun lingkungan akademik Papua.
