Pemerintah Provinsi Papua melalui Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral mengajukan penambahan kuota bahan bakar minyak bersubsidi karena alokasi yang ada dinilai tidak lagi mencukupi kebutuhan warga, sektor industri, dan proyek strategis nasional. Total kuota yang dialokasikan BPH Migas untuk Papua saat ini mencakup 44.396 kiloliter solar, 40.804 kiloliter minyak tanah, dan 118.542 kiloliter pertalite. Kota Jayapura menjadi wilayah penerima alokasi terbesar dari sembilan kabupaten/kota di provinsi itu.
JAYAPURA — Plt Kepala Dinas ESDM Provinsi Papua, Karsudi, menyampaikan bahwa pihaknya sedang berupaya meningkatkan kuota BBM bersubsidi melalui koordinasi dengan pemangku kepentingan terkait. Upaya itu dilakukan agar distribusi bahan bakar berjalan sesuai kebutuhan dan peruntukannya.
Menurut data BPH Migas yang dipaparkan Karsudi, Kota Jayapura menerima porsi terbesar dibanding delapan wilayah lain di Provinsi Papua.
Jayapura Kuasai Alokasi Terbesar dari Sembilan Wilayah
Kota Jayapura mendapat alokasi minyak solar 29.573 kiloliter, minyak tanah 18.988 kiloliter, dan pertalite 58.676 kiloliter. Angka itu jauh di atas kabupaten lain di provinsi tersebut.
Kabupaten Biak Numfor menyusul dengan kuota solar 5.006 kiloliter, minyak tanah 5.162 kiloliter, dan pertalite 15.102 kiloliter. Sementara Kabupaten Jayapura memperoleh 5.522 kiloliter solar, 6.829 kiloliter minyak tanah, serta 18.613 kiloliter pertalite.
"Meski begitu kuota yang ada ini kurang oleh sebab itu kami sedang berupaya untuk meningkatkan penambahan kuota BBM, terutama untuk memenuhi kebutuhan industri dan guna menunjang proyek strategis nasional yang ada di Papua," ujar Karsudi di Jayapura, Senin.
Jumlah Kendaraan Bertambah, Kebutuhan Solar Industri Meningkat
Karsudi menjelaskan, lonjakan kebutuhan BBM tidak terlepas dari bertambahnya jumlah kendaraan dan aktivitas masyarakat. Kondisi itu menuntut penyesuaian kuota agar ketersediaan bahan bakar di lapangan tetap terpenuhi.
"Peningkatan kebutuhan BBM tidak terlepas dari bertambahnya jumlah kendaraan serta aktivitas masyarakat sehingga kondisi tersebut perlu diikuti dengan penyesuaian kuota agar ketersediaan BBM dapat memenuhi kebutuhan di lapangan," katanya.
Selain kebutuhan rumah tangga dan transportasi, sektor industri dan proyek strategis nasional di Papua turut menekan pasokan solar. Dua sektor itu disebut Karsudi sebagai prioritas dalam pengajuan penambahan kuota.
SPBU Koya Koso Disiapkan Layani Solar Industri
Pemprov Papua tidak hanya mengandalkan penambahan kuota. Pemerintah daerah menyiapkan penguatan infrastruktur distribusi BBM, termasuk rencana pembangunan SPBU di Koya Koso.
SPBU tersebut diarahkan untuk melayani kebutuhan solar bagi sektor industri di wilayah sekitar. Langkah ini dinilai penting agar penyaluran bahan bakar tidak menumpuk di satu titik saja.
Karsudi menambahkan, Pemprov Papua terus berkoordinasi dengan pemangku kepentingan terkait untuk menjaga kelancaran distribusi BBM. Tujuannya agar kebutuhan masyarakat dan sektor pembangunan dapat terpenuhi tanpa hambatan berarti.
