JAKARTA — Rapat Koordinasi Nasional yang digelar Kementerian Pertahanan RI di Jakarta menghadirkan sejumlah narasumber lintas kementerian dan lembaga. Selain Billy Mambrasar, forum itu diikuti Kepala Pusat Analis Intelijen Pertahanan Brigjen TNI Efran Gunawan, Kepala Pusat Komunikasi dan Dukungan Intelijen Pertahanan Laksma TNI Azwan Yusuf, Pakar Sains Perilaku Kementerian Komunikasi dan Digital Ignatius Untung Sumarsono, Wakil Ketua Dewan Pers Totok Suryanto, serta perwakilan Dewan Pengawas TVRI.
Papua Tidak Bisa Dibaca Hanya dari Kacamata Keamanan
Dalam paparannya, Billy menilai persoalan Papua tidak dapat dilihat semata-mata dari perspektif keamanan. Isu sumber daya, pembangunan, kesenjangan sosial, hingga akses masyarakat terhadap kesejahteraan disebutnya sebagai bagian penting yang perlu dijawab.
"Komunikasi politik di Papua tidak boleh berhenti pada narasi, tetapi harus terhubung dengan kesejahteraan masyarakat. Kita perlu mendengar persoalan, menghadirkan solusi nyata, dan menjelaskan hasilnya secara terbuka," ujar Billy.
Pendekatan Listen–Fix–Explain untuk Bangun Kepercayaan
Billy menekankan media sosial dapat menjadi salah satu infrastruktur untuk membangun kembali kepercayaan publik. Ia memperkenalkan pendekatan Listen–Fix–Explain: mendengar persoalan masyarakat, menghadirkan respons atau solusi, lalu menjelaskan secara terbuka apa yang telah dikerjakan.
"Pada akhirnya, kepercayaan publik dibangun bukan hanya melalui apa yang kita sampaikan, tetapi melalui apa yang kita kerjakan," lanjutnya.
Dua Usulan Kelembagaan: Digital Listening Center dan Creative Peace Network
Sebagai bagian dari pendekatan tersebut, Billy mengusulkan pembentukan Papua Digital Listening and Response Center. Lembaga ini dirancang untuk memperkuat kemampuan pemerintah merespons persoalan masyarakat yang berkembang di ruang digital.
Ia juga mendorong pembentukan Papua Creative Peace Network yang melibatkan kreator, tokoh masyarakat, dan berbagai elemen lokal. Tujuannya membangun komunikasi yang lebih humanis, partisipatif, serta dekat dengan kehidupan masyarakat Papua.
Kolaborasi Lintas Lembaga Jadi Kunci
Menurut Billy, pendekatan komunikasi seperti ini membutuhkan kolaborasi lintas kementerian dan lembaga, pemerintah daerah, media, tokoh masyarakat, serta kreator lokal. Kolaborasi dinilai penting agar komunikasi publik menjadi bagian dari proses membangun kepercayaan dan merespons kebutuhan masyarakat.
"Kalau masyarakat merasa didengar, melihat persoalannya direspons, dan mengetahui apa yang sudah dikerjakan, maka komunikasi bisa menjadi jembatan untuk membangun kepercayaan. Dari situlah perdamaian bisa diperkuat," pungkas Billy.
Melalui Rakornas tersebut, Billy menegaskan pembangunan perdamaian di Papua membutuhkan ekosistem komunikasi yang inklusif, terbuka, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat. Media, pemerintah, dan masyarakat diminta bergerak bersama agar komunikasi publik menjadi bagian dari upaya membangun Papua yang damai, sejahtera, dan berkelanjutan.
