JAKARTA — Film dokumenter berdurasi 89 menit itu menyoroti konflik agraria, deforestasi, dan kehidupan masyarakat adat di Papua Selatan. ‘Pesta Babi: Kolonialisme di Zaman Kita’ mengupas dampak proyek strategis nasional (PSN) seperti food estate, perkebunan sawit, dan tebu bioetanol terhadap lima orang asli Papua dari suku Malind.
Film garapan WatchDoc, Greenpeace Indonesia, Jubi, Yayasan Bentala Pusaka, dan Ekspedisi Indonesia Baru itu menampilkan kisah masyarakat adat yang merasa kehilangan ruang hidup dan tanah leluhur. Kepala Biro Papua PGI, Pdt. Ronald Richard Tapilatu, menjelaskan film ini menjadi bagian dari dukungan PGI terhadap kampanye masyarakat adat di Papua Selatan.
Februari 2026, PGI mengeluarkan pernyataan sikap yang ditandatangani Ketua Umum Pdt. Jacklevyn Manuputty dan Sekjen Darwin Darmawan. Berdasarkan kajian dan dialog dengan masyarakat adat serta gereja-gereja lokal, PGI menilai pelaksanaan PSN, terutama Merauke Food Estate, telah mengabaikan hak-hak dasar masyarakat adat atas tanah dan budaya Papua.
“Pelaksanaan PSN di Merauke bertentangan dengan prinsip pembangunan berkelanjutan, keadilan sosial, penghormatan terhadap martabat manusia, serta amanat konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia,” kata Pendeta Manuputty dalam pernyataan resminya.
Senior GMKI Mindo Sianipar, yang pernah menjadi anggota DPR RI lima periode, membeberkan fakta bahwa program serupa sudah digagas sejak era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono lewat Merauke Integrated Food and Energy Estate (MIFEE). Program itu kemudian dilanjutkan Presiden Jokowi dan kini pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
“APBN dihamburkan, sementara infrastruktur jalan baru dibangun dengan alasan untuk menyiapkan kebutuhan proyek. Urusan Papua tidak pernah selesai. Kayu-kayu terus ditebangi, hutan sudah digunduli, dan masyarakat asli terusir dari rumahnya,” ujar Sianipar.
Eliakim Sitorus menambahkan, punahnya hutan tropis alam di Kalimantan dan Papua membuat Indonesia berperan besar atas pemanasan global. “Bagaimanapun, film ini memberi sisi positif karena makin banyak orang Indonesia yang tahu tentang kondisi mengerikan di Papua,” katanya.
Maruap Siahaan menilai film ini menuturkan cerita tentang kolonialisme yang lahir dari negeri sendiri. Ia menegaskan, jika presiden dan aparat membiarkan hal ini terus terjadi, berarti ikut melakukan kejahatan kemanusiaan.
“Saya mengajak generasi muda ramai-ramai menonton film ini. Siapapun yang melarang berarti bagian dari neokolonialisme,” tegasnya.
Menurut Siahaan, neokolonialisme semacam ini juga harus dihentikan di kawasan Danau Toba. “Tanah Papua bukan tanah kosong. Tanah Toba juga bukan tanah kosong. Semua tempat kehidupan kita manusia,” ujarnya.
Edward Tanari, yang akrab disapa Edo, menilai pemerintah tak belajar dari pengalaman sebelumnya. “Hanya satu kata, lawan! Gelorakan semangat Reformasi 1998, jangan berhenti karena ada iming-iming pemerintah,” katanya.