3 Universitas Papua Resmi Bergabung dalam Kerja Sama Riset Kelautan Regional di Bawah CTI-CFF, Fokus pada Konservasi dan Kebijakan Publik

PORT MORESBY — Tiga universitas dari Papua bersama sejumlah kampus di Papua Nugini dan Kepulauan Solomon menandatangani Memorandum of Agreement (MoA) di APEC Haus, Port Moresby, pada Kamis (14/5). Penandatanganan itu menjadi puncak dari rangkaian Melanesian Ocean Summit 2026 yang dihadiri lebih dari 50 perwakilan perguruan tinggi, pemerintah, LSM, lembaga riset, dan mitra pembangunan regional.

Mengapa Kerja Sama Ini Dibentuk?

Kesepakatan trilateral ini berada di bawah kerangka Coral Triangle Initiative on Coral Reefs, Fisheries and Food Security (CTI-CFF). Fokus utama kemitraan meliputi penguatan riset pesisir dan kelautan, inovasi, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta pengembangan kebijakan publik yang berbasis keilmuan di kawasan Bismarck Solomon.

Seluruh pihak menegaskan bahwa tata kelola kelautan yang berkelanjutan membutuhkan integrasi antara sains modern, kebijakan publik, dan kearifan ekologis tradisional. Masyarakat adat dan komunitas pesisir ditempatkan sebagai garda terdepan penjaga ekosistem laut.

Program Strategis yang Akan Dijalankan

Berdasarkan naskah kesepakatan, BSS Science Hub akan menjalankan sejumlah program konkret:

• Kolaborasi riset dan publikasi bersama antaruniversitas di tiga negara.
• Pertukaran dosen dan mahasiswa untuk memperkuat kapasitas akademik.
• Penyelenggaraan simposium ilmiah dan sekolah lapangan (field school) bagi mahasiswa dan peneliti.
• Pengembangan sistem berbagi pengetahuan yang melibatkan akademisi, masyarakat adat, komunitas lokal, LSM, dan praktisi pelestarian lingkungan.

Dukungan dari WWF dan Pemerintah Daerah

Inisiatif ini mendapat dukungan penuh dari jaringan WWF—meliputi WWF Indonesia, WWF Papua New Guinea, WWF Solomon Islands, dan WWF Pacific—serta mitra pembangunan lainnya. WWF Indonesia berperan aktif mendampingi perguruan tinggi dan pemerintah daerah, dan berkoordinasi intensif dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) RI untuk memastikan kelancaran proses pengembangan hingga penandatanganan.

Pemerintah Provinsi Papua dan Pemerintah Kabupaten Pegunungan Bintang juga menunjukkan komitmen serupa. Dukungan ini dinilai krusial untuk menyelaraskan kebijakan pembangunan, upaya konservasi, peningkatan kapasitas masyarakat adat, dan penguatan jejaring kerja sama lintas negara di kawasan Pasifik dan Coral Triangle.

Dampak bagi Masyarakat Pesisir dan Akademisi

Ke depan, Hub ini diproyeksikan menjadi wadah pembelajaran kolaboratif (exchange learning) dan pertukaran pengalaman (peer-to-peer learning) yang inklusif. Kemitraan ini diarahkan untuk mendukung program dan kebijakan strategis pemerintah di tingkat daerah maupun nasional, demi terwujudnya pembangunan inklusif di kawasan Bismarck Solomon Seascape dan Segitiga Terumbu Karang (Coral Triangle).