JAYAPURA — Komandan Kodaeral X Jayapura, Mayjen TNI (Mar) Sugianto, secara langsung menyampaikan penghentian pembangunan tersebut di hadapan massa aksi di Kantor DPR Papua. Ia menegaskan bahwa pihaknya sangat menghormati dan menghargai keberadaan rumah ibadah di Tanah Papua.
“Kami akan menghentikan rencana pembangunan dermaga yang berada di belakang gereja. Apa yang menjadi saran dan masukan dari gereja akan saya laksanakan untuk tidak membangun fasilitas labuh yang berada di belakang gereja saat ini,” ujar Sugianto.
Tak hanya penghentian proyek, Sugianto juga menyampaikan permohonan maaf secara tertulis kepada Ketua Sinode GKI di Tanah Papua. Pernyataan penghentian pembangunan akan dituangkan dalam surat resmi yang ditandatangani langsung oleh Dankodaeral X Jayapura.
Surat tersebut dijadwalkan diserahkan kepada Sinode GKI di Tanah Papua paling lambat 14 hari kerja setelah pernyataan disampaikan.
Sebelum keputusan ini, ratusan jemaat GKI bersama persekutuan gereja di Kota Jayapura dan keondoafian Kayu Pulo mendatangi Kantor DPR Papua. Mereka menuntut penolakan pembangunan dermaga yang dinilai mengganggu kekhusyukan dan keberadaan gereja.
Setelah mendapatkan respons dari DPR Papua dan pernyataan langsung dari Komandan Kodaeral X, massa membubarkan diri dengan tertib. Sebagai bentuk penegasan, massa juga memasang palang penolakan pembangunan dermaga di lokasi Gereja GKI Pengharapan.
Langkah Kodaeral X ini menjadi preseden penting dalam relasi institusi militer dengan komunitas keagamaan di Papua. Penghentian proyek infrastruktur demi menghormati tempat ibadah menunjukkan adanya ruang dialog yang terbuka antara aparat dan warga.
Keputusan ini juga menjawab kekhawatiran jemaat yang sebelumnya menganggap pembangunan dermaga akan mengubah wajah kawasan sekitar gereja. Dengan dihentikannya proyek, aktivitas peribadatan di GKI Pengharapan dipastikan kembali normal tanpa gangguan konstruksi.