WASIOR — Bupati Teluk Wondama Elysa Auri membuka secara resmi pelaksanaan Pleno XIX Dewan Adat Papua (DAP) yang berlangsung pada 19-21 Mei 2026 di Gedung Sasana Karya, Kantor Bupati Teluk Wondama, Rasiei. Dalam sambutannya, Auri menekankan bahwa forum ini harus melahirkan komitmen baru untuk memperkuat nilai-nilai dasar kehidupan orang Papua, mencakup persaudaraan, gotong royong, penghormatan terhadap adat dan budaya, perlindungan terhadap tanah dan alam, serta pembangunan manusia Papua yang cerdas, sehat, produktif, dan berkarakter.
Bupati Auri secara khusus menyoroti makna historis penyelenggaraan pleno di wilayahnya. "Dari Tanah Wondama tempat lahirnya sejarah pendidikan modern orang Papua, kita dipanggil untuk memperkuat fondasi peradaban orang Papua demi generasi di masa depan," ujar mantan Asisten I Setda Provinsi Papua ini. Pemilihan lokasi ini menjadi simbol pengakuan atas peran penting daerah tersebut dalam sejarah intelektual dan peradaban masyarakat adat Papua.
Dalam pidatonya, Auri memaparkan bahwa persoalan sosial yang dihadapi masyarakat adat Papua saat ini masih sangat kompleks dan membutuhkan penanganan serius. Ia menegaskan bahwa pemerintah daerah saja tidak bisa bekerja sendiri. "Sinergi antara lembaga adat, lembaga keagamaan dan pemerintah menjadi sangat penting dalam memastikan pembangunan Papua tetap berpihak pada orang asli Papua serta menghormati nilai-nilai kearifan lokal yang diwariskan para leluhur kita," tegasnya.
Ketua DAP Daerah Wondama, Adrian Worengga, dalam pernyataan pembukaannya menegaskan bahwa adat merupakan jati diri orang Papua. Ia mendorong para pemangku adat untuk berani menyuarakan kebenaran dan keadilan bagi masyarakat adat. Worengga berharap Pleno XIX dapat menghasilkan rekomendasi konkret terkait hak-hak masyarakat adat, terutama menyangkut tanah dan hutan adat. "Nanti kita sampaikan ke pemerintah supaya dorang perhatikan hak-hak masyarakat adat itu apa. Kalau dia punya tanah, bicara baik-baik dengan mereka, dia punya hutan adat, bicara baik-baik sebelum tebang supaya kitong tidak baku marah, tidak baku bunuh," ucap Worengga.
Forum yang dihadiri pemangku adat dari tujuh wilayah adat se-Tanah Papua ini dibuka secara resmi oleh Asisten II Setda Papua Barat Melkias Werinussa yang mewakili Gubernur Dominggus Mandacan. Seluruh hasil keputusan dari Pleno XIX nantinya akan dibawa ke Konferensi Besar Masyarakat Adat Papua (KBMAP) yang dijadwalkan berlangsung pada Oktober 2026 di Kabupaten Manokwari Selatan.