JAYAPURA — Empat asrama mahasiswa Kabupaten Mamberamo Raya (Mamra) di Kota Jayapura dikeluhkan dalam kondisi tidak layak dan belum tersentuh perbaikan berarti. Forum Mahasiswa Mamra Kota Studi Jayapura mendesak pemerintah kabupaten segera mengambil langkah konkret.
Ketua Forum Mahasiswa Mamra, Hendrik Pitawa, menyampaikan empat lokasi asrama yang menjadi perhatian utama. Keempatnya berada di kawasan Waena, Jayapura.
Lokasi pertama adalah asrama putri di Perumnas III Waena. Persoalan tanah dengan pemilik ulayat belum tuntas, sehingga status hukumnya masih menggantung.
Kedua, asrama putra di Buper Waena yang hingga kini belum diresmikan. Bangunannya sudah berdiri, tapi belum bisa digunakan mahasiswa.
Ketiga, asrama di Perumnas II Waena yang dibangun pada era Bupati pertama Demianus Kyeuw-Kyeuw. Anggaran renovasi yang tersedia disebut tidak mencukupi untuk memperbaiki seluruh bangunan.
Keempat, asrama pelajar mahasiswa Bauzi di Jalan Proyek belakang Lapangan Emsyk, Waena. Bangunan ini juga belum diresmikan oleh pemerintah daerah.
Hendrik menegaskan mahasiswa sudah beberapa kali menyampaikan aspirasi melalui mediasi. Namun, hingga kini belum ada respons nyata dari pemerintah daerah.
"Lima persoalan yang kami sudah sampaikan beberapa bulan lalu belum ditindaklanjuti secara serius oleh pemerintah daerah. Kami sudah beberapa kali dimediasi, tetapi sampai sekarang belum berhasil juga," ujarnya, Rabu (20/5/2026) malam.
Ia mendesak bupati dan wakil bupati menyelesaikan persoalan tanah di Perumnas III Waena. "Supaya pemilik ulayat juga mendapat kepastian," lanjut Hendrik.
Forum mahasiswa juga meminta pemerintah turun langsung melihat kondisi riil di Buper Waena, Perumnas III, Perumnas II, hingga Jalan Proyek Kampung Waena.
Selain asrama di Jayapura, Hendrik menyoroti rencana pembangunan asrama mahasiswa Mamra di Pulau Jawa. Hingga kini, realisasinya belum ada kejelasan.
"Kami meminta pemerintah segera merealisasikan pembangunan asrama agar mahasiswa asal Mamberamo Raya yang studi di luar Papua juga mendapat fasilitas yang layak," kata Hendrik.
Ia menegaskan mahasiswa adalah aset daerah yang harus diprioritaskan. Pemerintah daerah, menurutnya, tidak boleh mengabaikan aspirasi ini.
Hendrik juga meminta dukungan DPRK Mamberamo Raya, khususnya lima anggota jalur pengangkatan Otsus, untuk mengawal persoalan ini agar mendapat perhatian serius.