JAYAPURA — Data Orang Asli Papua (OAP) yang tercatat di Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan pemerintah daerah di Papua Selatan menunjukkan perbedaan signifikan. Selisihnya mencapai 123.443 jiwa, angka yang dinilai krusial karena berdampak langsung pada alokasi dana otonomi khusus (otsus) dan program bantuan lainnya.
Wakil Gubernur Papua Selatan Paskalis Imadawa mengungkapkan, data OAP versi Kemendagri mencatat sebanyak 351.239 jiwa. Sementara itu, data yang dihimpun dari masing-masing kabupaten dan provinsi hanya 227.796 jiwa. Perbedaan ini, menurutnya, perlu segera diluruskan.
"Kami menduga data OAP yang didapatkan Kemendagri selain dari Dukcapil, mungkin juga dari instansi lainnya," ujar Paskalis dalam keterangan yang diterima di Jayapura, Selasa.
Ketidakakuratan data OAP bukan sekadar masalah administrasi. Data ini menjadi dasar penerbitan berbagai dokumen kependudukan, penyaluran dana otsus, hingga program afirmasi pendidikan dan kesehatan bagi masyarakat adat Papua. Jika data tidak akurat, bantuan berisiko tidak sampai ke penerima yang berhak.
Paskalis menekankan, data yang valid adalah fondasi pembangunan. "Data yang akurat sangat penting dalam mendukung kebijakan pembangunan, pelayanan masyarakat, serta afirmasi bagi OAP," tegasnya.
Untuk mencegah selisih data berulang, Wagub Paskalis meminta Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) mengubah prosedur pengiriman data. Sebelum diserahkan ke Kemendagri, data OAP harus terlebih dahulu diverifikasi dan disetujui oleh masing-masing kepala daerah.
"Harusnya lebih dahulu diserahkan ke masing-masing kepala daerah," ujarnya. Langkah ini diharapkan memperkuat koordinasi dan memastikan data yang dikirim sudah melalui validasi berlapis di tingkat lokal.
Bagi warga asli Papua di Selatan, selisih data ini bisa berakibat langsung pada hak mereka. Mulai dari kesulitan mengurus administrasi kependudukan, terhambatnya akses beasiswa, hingga tidak terdaftar sebagai penerima bantuan sosial yang bersumber dari dana otsus.
Pemerintah provinsi berharap koordinasi antara daerah dan pusat berjalan baik. "Masyarakat asli Papua dapat terakomodir dengan baik pula," kata Paskalis. Dengan data yang tunggal dan akurat, penerapan dana otsus diharapkan menjadi lebih transparan dan tepat sasaran.