MANOKWARI — Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Abdul Mu'ti, menegaskan komitmen pemerintah untuk memperbaiki seluruh sekolah dalam lima tahun. Pada 2025, target awal perbaikan sebanyak 16.167 satuan pendidikan. Memasuki 2026, Presiden Prabowo meminta angka itu ditingkatkan drastis menjadi 71.744 sekolah. Akumulasi sasaran dalam dua tahun pemerintahan ini mendekati 100 ribu unit.
Abdul Mu'ti menyebut bahwa daerah Terdepan, Terluar, dan Tertinggal (3T) mendapat perlakuan khusus dalam pengajuan unit sekolah baru. Langkah ini diambil untuk menghapus kesenjangan pendidikan yang selama ini terjadi antara daerah terpencil dan perkotaan.
Dalam kunjungannya ke Papua, Mendikdasmen menekankan bahwa pembangunan manusia di kawasan timur Indonesia menjadi fokus utama. Program ini juga dipersiapkan sebagai landasan penerapan Wajib Belajar 13 Tahun yang mewajibkan anak-anak mengenyam pendidikan mulai jenjang TK.
Sekretaris Daerah Provinsi Papua Barat, Ali Bahan Temongmere, menyambut positif langkah pemerintah pusat. Ia yakin peningkatan kualitas pendidikan adalah kunci utama membangun karakter sumber daya manusia di Papua.
Salah satu sekolah yang menonjol dalam program revitalisasi adalah SMA Muhammadiyah Conservation (SMAMCO) di Manokwari. Sekolah ini menjadi sorotan karena proses renovasinya yang sangat cepat—hanya tiga bulan dari target awal sepuluh bulan.
Keunikan SMAMCO terletak pada tingkat inklusivitasnya yang tinggi. Sekitar 60 hingga 70 persen siswanya adalah putra daerah asli Papua yang mayoritas beragama nonmuslim. Sekolah ini mengintegrasikan pendidikan modern dengan nilai budaya lokal.
Falsafah Igya Ser Hanjop yang dipegang sekolah ini berasal dari nilai masyarakat Pegunungan Arfak. Tradisi ini merupakan komitmen kuat untuk menjaga kelestarian hutan sebagai sumber utama kehidupan mereka. Melalui kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah, revitalisasi diharapkan tidak hanya memperbaiki fisik bangunan, tetapi juga membentuk generasi yang cerdas tanpa melupakan tanggung jawab menjaga lingkungan.
Percepatan revitalisasi sekolah di Papua diharapkan memberikan dampak nyata bagi masyarakat setempat. Dengan fasilitas pendidikan yang layak, anak-anak di daerah 3T bisa mengakses pendidikan setara dengan standar nasional.
Pemerintah memastikan bahwa program ini menyasar seluruh wilayah, dari ujung Aceh hingga tanah Papua. Langkah strategis ini diambil agar kualitas sarana pendidikan bisa dirasakan lebih cepat oleh masyarakat di pelosok negeri.
Akumulasi target perbaikan dalam dua tahun pemerintahan ini mendekati 100 ribu sekolah. Dengan rincian 16.167 unit pada 2025 dan 71.744 unit pada 2026, pemerintah optimistis program ini akan memberikan dampak besar bagi dunia pendidikan nasional.