PORT MORESBY — Komite Parlemen Bipartisan untuk Urusan Bougainville telah merampungkan tugasnya mengumpulkan suara rakyat dari lima wilayah utama Papua Nugini. Ketua komite, Dr. Marat, menyampaikan laporan konsultasi publik nasional tersebut di hadapan anggota parlemen, Selasa (2/6/2026).
Konsultasi ini dirancang untuk menangkap secara komprehensif perspektif dan sentimen masyarakat Bougainville mengenai pemerintahan masa depan mereka, termasuk potensi kemerdekaan penuh. Proses ini merupakan amanat dari Perjanjian Perdamaian Bougainville dan Konstitusi Papua Nugini.
Dr. Marat merinci tiga temuan utama yang muncul secara konsisten di semua lokasi konsultasi. Pertama, pengakuan kuat akan pentingnya menjaga perdamaian dan stabilitas pasca-konflik berkepanjangan di Bougainville.
“Para peserta sering merujuk pada warisan konflik Bougainville dan menekankan perlunya Parlemen untuk mempertimbangkan hal ini dengan hati-hati, bertanggung jawab, dan komitmen yang jelas untuk melestarikan perdamaian,” ujar Dr. Marat dalam paparannya.
Kedua, publik menekankan pentingnya proses konstitusional. Harapan mengalir agar pertimbangan parlemen atas hasil referendum berjalan transparan dan sesuai konstitusi serta perjanjian damai. Ketiga, konsultasi menyoroti perlunya perencanaan matang terkait kapasitas pemerintahan, keberlanjutan ekonomi, dan pengembangan kelembagaan di Bougainville.
Konsultasi publik digelar di lima lokasi yang mewakili seluruh wilayah utama PNG: Goroka (Dataran Tinggi), Lae (Momase), Kokopo (Kepulauan PNG), Port Moresby (Selatan), serta Buka dan Arawa di Wilayah Otonom Bougainville. Partisipan berasal dari pemimpin komunitas, perwakilan gereja, kelompok perempuan dan pemuda, organisasi masyarakat sipil, akademisi, hingga praktisi hukum.
“Keragaman peserta memastikan konsultasi mencakup berbagai perspektif, pengalaman, dan kekhawatiran,” tambah Dr. Marat.
Meski laporan telah diserahkan, pembahasan di parlemen belum langsung berlangsung. Banyak anggota parlemen menyerukan penundaan debat ke sesi berikutnya karena para pemimpin ingin memiliki pemahaman yang jelas terlebih dahulu terhadap isi laporan setebal itu.
Dr. Marat menegaskan komitmen komitenya untuk menjunjung tinggi hak-hak rakyat Bougainville. Ia mendesak semua pemangku kepentingan untuk terlibat secara konstruktif dalam fase penting perjalanan Bougainville ini, seraya menekankan perlunya dialog berkelanjutan antara pemerintah nasional dan kepemimpinan Bougainville demi proses yang damai dan inklusif.