JAYAPURA — Sebanyak 107.738 pelanggan listrik rumah tangga di Papua dan Papua Barat berhasil diverifikasi langsung di lapangan. Angka tersebut masih jauh dari total target 849.286 pelanggan yang harus didata hingga tuntas.
Proses verifikasi ini merupakan tindak lanjut Nota Kesepahaman tingkat nasional antara PLN dan BPS. Tujuannya: memperkuat Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) yang selama ini kerap tumpang tindih antarinstansi.
General Manager PT PLN (Persero) Unit Induk Wilayah Papua dan Papua Barat, Roberth Rumsaur, menyebut capaian 107.738 pelanggan merupakan hasil sinergi teknis antara kedua lembaga. PLN menyediakan data pelanggan listrik, sementara BPS mengurus metodologi, instrumen pendataan, hingga pengolahan hasil ground check.
"Keberhasilan memverifikasi 107.738 pelanggan rumah tangga ini menjadi wujud nyata bahwa instruksi pusat mampu dieksekusi secara terukur," kata Roberth di Jayapura, Selasa.
Ia mengakui tantangan geografis Papua menjadi kendala utama. Medan terjal, akses terbatas, dan sebaran pemukiman yang tidak merata membuat proses pendataan berjalan lebih lambat dibandingkan daerah lain.
Meski progres baru mencapai 12,7 persen, Roberth optimistis verifikasi bisa tuntas seratus persen pada Agustus 2026. Sisa waktu yang ada akan dimaksimalkan dengan kolaborasi kelembagaan yang lebih ketat.
"Melalui kolaborasi kelembagaan yang kuat, kami yakin perbaikan tata kelola data kelistrikan nasional dapat terwujud secara optimal dari hulu ke hilir," ujarnya.
Plt. Kepala BPS Provinsi Papua, Emi Puspitarini, menambahkan bahwa data akurat adalah fondasi kebijakan yang tepat sasaran. BPS tidak hanya mengawasi metodologi, tetapi juga menyediakan fasilitas digital bernama Flexible Authentically Survey in Harmony (FASIH).
"Setiap langkah di lapangan adalah kontribusi nyata bagi kesejahteraan masyarakat Papua," kata Emi.
Data pelanggan listrik yang valid akan digunakan pemerintah pusat untuk merumuskan kebijakan berbasis bukti (evidence-based policy). Mulai dari subsidi listrik tepat sasaran, perencanaan jaringan, hingga alokasi anggaran pembangkit di daerah terpencil.
Selama ini, data kelistrikan di Papua kerap menjadi titik lemah dalam perencanaan nasional. Banyak rumah tangga yang belum tercatat secara resmi, sehingga program bantuan sosial dan subsidi sering meleset sasaran.
Dengan verifikasi langsung oleh BPS, setiap data yang masuk sudah melalui ground check dan validasi metodologis. Ini berbeda dengan data administratif biasa yang hanya mengandalkan laporan dari bawah.
Roberth menegaskan bahwa data transparan dan valid dari seluruh pelosok Papua kelak menjadi instrumen penting bagi pemerintah. "Data yang transparan dan valid dari seluruh pelosok Papua kelak menjadi instrumen penting bagi pemerintah dalam merumuskan kebijakan berbasis bukti," katanya.