PAPUA — Ketua Umum Partai Buruh itu resmi dilantik di Istana Negara, Jakarta, Senin (8/6/2026), berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 58/P Tahun 2026. Said Iqbal mengucapkan sumpah jabatan yang dibimbing langsung oleh Presiden Prabowo Subianto.
Said Iqbal menyebut ada tiga hal utama yang bakal menjadi sorotan dalam masa tugasnya. Ketiganya adalah kepastian kerja, kepastian pendapatan, dan jaminan sosial bagi pekerja.
"Tiga hal inilah yang akan kami fokuskan, memberikan saran-saran, pendapat, dan analisis kebijakan kepada Presiden terkait kesejahteraan buruh," ujarnya usai pelantikan.
Ia menekankan, target pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 8 persen tidak boleh hanya dinikmati oleh segelintir pihak. Said menilai redistribusi kekayaan dan kesetaraan kesempatan merupakan syarat mutlak yang harus dijalankan pemerintah.
"Dalam pandangan kami, pertumbuhan itu harus diimbangi dengan redistribusi kekayaan yang merata, kesetaraan kesempatan, setiap orang punya kesempatan. Kalau bahasa kami yang sederhana, kau boleh kaya, tapi jangan miskinkan kami," kata Said.
Selain tiga fokus utama, Said juga akan menyampaikan pandangannya mengenai skema upah layak bagi pekerja di dalam negeri. Perlindungan terhadap buruh migran Indonesia (BMI) juga masuk dalam daftar prioritas yang akan dibahas bersama Presiden.
"Hal-hal ini yang akan kami sampaikan kepada Bapak Presiden dalam bentuk saran, pendapat, gagasan, dan analisis kebijakan. Tentu saya akan mendatangi beberapa menteri untuk berdiskusi," tutur Said.
Said Iqbal berjanji akan menjalankan tugasnya dengan menjunjung tinggi etika jabatan. Ia juga berencana berkoordinasi dengan sejumlah kementerian terkait untuk mematangkan rekomendasi kebijakan yang akan diajukan ke Istana.
Pelantikan ini menjadi pertama kalinya posisi Penasihat Khusus Presiden Bidang Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Buruh diisi oleh tokoh yang berasal dari organisasi buruh. Langkah Said Iqbal ke depan akan menjadi indikator awal sejauh mana suara kelas pekerja bisa memengaruhi kebijakan strategis pemerintah.