MANOKWARI — Sammy menilai Papua Barat memiliki kekayaan sumber daya alam yang semestinya menjadi modal utama pembangunan, mulai dari migas di Teluk Bintuni hingga potensi pertambangan. Namun kekayaan itu belum diterjemahkan menjadi pendapatan daerah dan kesejahteraan masyarakat, terutama bagi generasi muda.
“Kita memiliki potensi sumber daya alam yang luar biasa. Tentunya untuk menjawab program dan kegiatan yang tadi disampaikan oleh narasumber sebelumnya, maka Papua Barat itu butuh anggaran yang besar,” kata Sammy dalam forum tersebut.
Sejak 2009, Kontribusi BP Tangguh Dinilai Masih Nol Besar
Sammy secara khusus menyoroti keberadaan BP Tangguh yang beroperasi di Teluk Bintuni sejak 2009. Menurut dia, manfaat ekonomi yang diterima provinsi dari proyek LNG tersebut belum terwujud hingga sekarang.
“Sejak 2009 sampai dengan hari ini, kontribusi dari BP itu bagi Provinsi Papua Barat sampai hari ini masih nol besar. Apa yang salah?” ujarnya.
Pernyataan itu muncul di hadapan peserta talk show yang membahas kesiapan pemuda Papua Barat. Sammy menilai kehadiran perusahaan besar seharusnya tidak hanya mengeksploitasi kekayaan alam, tetapi juga memberi manfaat ekonomi bagi warga setempat.
Pemuda Diminta Lebih Lantang Mengawal Hak Daerah
Kalangan pemuda dinilai belum cukup lantang memperjuangkan hak dan kepentingan daerah di tengah aktivitas industri migas berskala besar. Sammy mengajak organisasi kepemudaan dan mahasiswa lebih aktif mengawal kontribusi perusahaan terhadap pembangunan Papua Barat.
Ia juga mengingatkan pemerintah daerah agar tidak terus bergantung pada dana otonomi khusus. Ketergantungan terhadap dana tersebut berisiko membuat program pembangunan terhenti ketika alokasi otsus berakhir.
Persoalan anggaran organisasi pemuda turut menjadi sorotan. Sammy menyebut kegiatan organisasi pemuda masih banyak bergantung pada bantuan pemerintah, termasuk saat harus mengikuti agenda nasional di Jakarta.
“Dan otsus itu tidak ada untuk pemuda. Inilah pertanyaan kita sebenarnya sejauh ini, apakah pemuda itu bukan bagian dari otonomi khusus?” katanya.
Dana Otsus Punya Peruntukan Khusus, Pemuda Minta Alokasi Sendiri
Sammy memahami dana otsus memiliki peruntukan khusus atau mandatory spending, terutama untuk pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Meski begitu, ia berharap pemerintah menyediakan alokasi anggaran khusus untuk pengembangan kepemudaan.
Menurut dia, organisasi pemuda merupakan bagian penting dalam pembangunan sumber daya manusia Papua. Target Indonesia Emas 2045 dinilai sulit dicapai apabila kualitas pendidikan dan daya saing pemuda Papua Barat belum meningkat signifikan.
Lapangan Kerja Lokal Jadi Tuntutan Utama
Selain pendidikan, KNPI menyoroti persoalan lapangan kerja. Pemuda Papua Barat membutuhkan kesempatan kerja lebih luas di tengah berkembangnya industri migas dan pertambangan.
Sammy menilai pemerintah tidak bisa menjadi satu-satunya pihak yang bertanggung jawab membuka lapangan kerja. Perusahaan swasta yang mengelola sumber daya alam juga harus memberi ruang bagi tenaga kerja lokal.
“Pemuda kami tidak menuntut apa-apa, tapi kami minta adalah lapangan kerja bagi anak-anak muda,” ujarnya.
Minimnya kesempatan kerja, kata dia, dapat mendorong pemuda menciptakan pekerjaan sendiri melalui aktivitas informal, termasuk mendirikan palang di sejumlah ruas jalan.
Genting Masuk 2027, Masyarakat Adat Diminta Tidak Jadi Penonton
Prospek industri migas Papua Barat masih cukup besar. Selain BP Tangguh, sejumlah wilayah kerja migas baru diperkirakan berkembang dalam beberapa tahun mendatang, salah satunya Genting yang direncanakan masuk pada 2027.
Ekspansi industri tersebut harus disertai perlindungan terhadap masyarakat adat sebagai pemilik hak ulayat. Sammy tidak ingin warga di wilayah penghasil migas dan tambang hanya menjadi penonton di tanah sendiri.
“Luar biasa Papua Barat ini, namun masyarakat pemilik hak ulayat, pemilik adat ini seakan-akan dilupakan,” katanya.
Ia meminta pemerintah memastikan tidak ada lagi daerah yang dirugikan akibat pengelolaan sumber daya alam yang tidak berpihak kepada masyarakat. Manokwari, Pegunungan Arfak, dan daerah lain yang punya potensi migas maupun pertambangan harus mendapat perlindungan sejak awal.
BLK Belum Tersedia, Pendidikan Vokasi Jadi PR
Untuk memperbesar peluang pemuda masuk ke industri migas dan tambang, Sammy menilai pemerintah perlu menyiapkan pendidikan vokasi dan pelatihan keterampilan sesuai kebutuhan perusahaan. Ia menyoroti belum tersedianya Balai Latihan Kerja di Papua Barat.
Ketiadaan BLK membuat pemuda setempat sulit mendapatkan pelatihan teknis yang relevan dengan kebutuhan industri. Padahal, perusahaan migas dan pertambangan membutuhkan tenaga kerja terampil dalam jumlah besar.
