JAYAPURA — Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Papua, Marthen Medlama Tabenak, menegaskan bahwa pemerintah daerah berkomitmen memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada seluruh anak untuk memperoleh pendidikan yang layak. Pendidikan merupakan hak dasar setiap warga negara yang harus dijamin tanpa membedakan kondisi fisik, mental, maupun latar belakang sosial anak.
“Semua anak wajib mendapatkan pendidikan, termasuk anak berkebutuhan khusus. Jadi kami minta orang tua jangan merasa minder atau malu. Bawa anak-anak ke sekolah karena pemerintah sudah menyiapkan tempat belajar bagi mereka,” ujar Marthen dalam keterangannya, baru-baru ini.
Dalam proses penerimaan peserta didik baru, setiap calon siswa di Sekolah Luar Biasa (SLB) akan menjalani asesmen. Langkah ini dilakukan agar sekolah dapat mengidentifikasi kebutuhan belajar masing-masing anak sehingga proses pembelajaran berlangsung efektif dan mendukung perkembangan kemampuan anak secara optimal.
“Calon siswa harus datang langsung ke sekolah untuk dilakukan asesmen. Kami juga mengarahkan seluruh sekolah agar menerima peserta didik berkebutuhan khusus dan tidak boleh ada penolakan,” tegas Marthen.
Pemerintah Provinsi Papua terus mendorong penguatan sistem pendidikan inklusif sebagai bagian dari pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing. Marthen berharap para orang tua berperan aktif mendukung pendidikan anak-anak mereka dengan memberikan motivasi, pendampingan, serta kepercayaan diri.
Menurutnya, keberhasilan pendidikan tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah dan sekolah, tetapi juga membutuhkan dukungan penuh dari keluarga dan masyarakat. Melalui kebijakan pembebasan biaya pendaftaran ini, Pemprov Papua menegaskan komitmennya menghadirkan layanan pendidikan yang inklusif, berkualitas, dan berkeadilan demi mewujudkan Papua yang maju, cerdas, dan sejahtera.