JAKARTA — Pemerintah pusat melalui Kementerian Pertanian (Kementan) memastikan alokasi anggaran sebesar Rp5 triliun untuk pembangunan sektor pertanian di Papua. Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman, menegaskan angka itu merupakan yang terbesar sepanjang sejarah.
“Hasil efisiensi Kementerian Pertanian, refocusing anggaran, kita arahkan untuk rakyat Indonesia termasuk Papua. Anggaran yang kita berikan untuk Papua totalnya Rp5 triliun. Ini anggaran sektor pertanian tertinggi sepanjang sejarah, atas arahan Presiden,” ujar Amran dalam konferensi pers, Kamis (12/6/2026).
Amran menyebut dana tersebut diarahkan agar harga pangan di Papua tidak lagi timpang dibandingkan Jawa, Sulawesi, Sumatera, atau Kalimantan. Menurutnya, kemandirian pangan menjadi kunci agar saudara-saudara di Papua bisa menikmati harga yang lebih terjangkau.
“Karena kita ingin saudara-saudara kita di sana (Papua) juga menikmati harga pangan seperti Jawa, Sulawesi, Sumatera, dan Kalimantan,” kata Amran.
Dalam pertemuan itu, sejumlah kepala daerah mengajukan permintaan tambahan berupa perluasan areal tanam, cetak sawah, irigasi, hingga bantuan traktor dan sarana produksi. Amran mengklaim hampir seluruh usulan telah disetujui.
“Hampir 90 persen permintaan hari ini kami penuhi. Jika progresnya bagus, maka bisa mencapai 100 persen. Bahkan hari ini saya sudah meminta seluruh jajaran direktorat jenderal agar tambahan bantuan yang diajukan segera dilaksanakan secepat-cepatnya,” ujarnya.
Program cetak sawah di Papua pada 2025-2026 mencapai total sekitar 80 ribu hektare. Sebanyak 30 ribu hektare merupakan kelanjutan program tahun lalu, sementara 50 ribu hektare lainnya dikerjakan tahun ini.
Menurut Amran, produktivitas lahan yang sudah berproduksi menunjukkan peningkatan signifikan. “Produktivitas yang sebelumnya sekitar 3 ton per hektare kini bisa meningkat menjadi 5 hingga 7 ton per hektare,” tuturnya.
Seluruh pengembangan pertanian di Papua akan menerapkan sistem modern berbasis mekanisasi. Pemerintah berencana menyalurkan ratusan unit traktor dan alat mesin pertanian untuk mendukung pengelolaan lahan skala besar di wilayah tersebut.