PAPUA — Wakil Ketua Komisi IX DPR, Charles Honoris, menyatakan bahwa momen libur sekolah merupakan waktu yang tepat untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap tata kelola program MBG. Menurutnya, temuan pemborosan tersebut tidak bisa dianggap sepele, terutama di tengah tekanan fiskal yang dihadapi pemerintah saat ini.
Charles mengungkapkan bahwa lebih dari 40 ribu anak tercatat menjadi korban keracunan akibat konsumsi makanan dari program MBG. Ia menilai angka ini menunjukkan adanya masalah serius pada aspek keamanan pangan dan kualitas layanan di lapangan.
"Menurut saya, momentum libur sekolah yang akan datang bisa dimanfaatkan untuk melakukan penghentian sementara pelaksanaan program MBG sambil dilakukan evaluasi menyeluruh terhadap tata kelola program," kata Charles saat dihubungi, Sabtu (13/6).
Selama masa evaluasi, Charles mendesak pemerintah untuk melakukan audit terhadap seluruh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang beroperasi. Audit ini mencakup aspek keamanan pangan, kualitas makanan, efisiensi anggaran, serta tata kelola pengadaan.
Politisi PDIP itu menegaskan, dapur-dapur yang terbukti tidak memenuhi standar atau berulang kali menyebabkan kasus keracunan harus ditutup secara permanen. "Keselamatan dan kualitas layanan harus menjadi prioritas utama," tegasnya.
Charles juga mengkritik parameter keberhasilan program MBG yang selama ini hanya diukur dari jumlah penerima manfaat atau besaran anggaran yang dibelanjakan. Menurutnya, tolok ukur tersebut tidak mencerminkan efektivitas program.
"Yang lebih penting adalah apakah program ini benar-benar berhasil memperbaiki status gizi anak-anak yang membutuhkan, aman dikonsumsi, dan dikelola secara efisien serta akuntabel," ujar Charles.
Usulan penghentian sementara ini juga dilatarbelakangi oleh kondisi fiskal negara. Pemerintah saat ini tengah menghadapi kebutuhan anggaran besar di sektor lain, sehingga pemborosan pada program prioritas seperti MBG dinilai menjadi alarm yang harus segera direspons.
Charles menambahkan, evaluasi objektif diperlukan agar pemerintah bisa melihat secara utuh pelaksanaan program MBG selama ini. Langkah ini diharapkan dapat memastikan program berjalan tepat sasaran, aman, dan akuntabel ke depannya.