PAPUA — Kementerian Hukum memblokir sementara akses Sistem Administrasi Badan Hukum atas nama Federasi Futsal Indonesia menyusul surat resmi PSSI tertanggal 13 November 2026. Pemblokiran berlaku khusus kanal administrasi badan hukum, sementara kegiatan olahraga futsal tetap berjalan di bawah naungan PSSI.
Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kemenkum menindaklanjuti permohonan PSSI dengan menutup akses SABH milik FFI, organisasi yang kini memakai nama Asosiasi Futsal Indonesia. Langkah administratif diambil untuk mencegah perubahan data kepengurusan selama polemik internal organisasi belum tuntas.
Alasan PSSI Minta Akses SABH FFI Ditutup
Surat PSSI bernomor tertanggal 13 November 2026 meminta pemblokiran akses administrasi badan hukum FFI. Kemenkum menyatakan permohonan diterima dan diproses sesuai kewenangan yang melekat pada Ditjen AHU.
Direktur Badan Usaha Ditjen AHU Kemenkum, Andi Taletting Langi, menegaskan pemblokiran tidak menyentuh aktivitas organisasi maupun kompetisi futsal. Penutupan akses hanya pada kanal administrasi badan hukum.
"Saat ini, sesuai dengan permintaan PSSI, akses SABH atas nama FFI telah diblokir sementara untuk mencegah adanya perubahan data kepengurusan selama persoalan internal organisasi masih dalam proses penyelesaian. Kami menunggu dari PSSI untuk melakukan penyelesaian di internal futsal," ujar Andi di Jakarta, Senin (16/11/2026).
"Yang diblokir adalah akses administrasi badan hukumnya, bukan kegiatan futsalnya yang berada di bawah naungan PSSI," jelasnya.
Kepengurusan Definitif Menunggu Hasil KLB
Pemblokiran bersifat sementara. Proses administrasi badan hukum FFI akan kembali dibuka setelah Kongres Luar Biasa selesai dan PSSI menyampaikan pemberitahuan resmi soal susunan pengurus definitif.
"Setelah KLB dilaksanakan dan kami menerima surat resmi dari PSSI mengenai kepengurusan definitif hasil kongres, proses administrasi badan hukum dapat kembali ditindaklanjuti sesuai ketentuan yang berlaku," kata Andi.
Kemenkum memposisikan diri tidak masuk pada ranah penentuan kepengurusan. Futsal disebut sebagai organisasi di bawah PSSI, sejajar dengan asosiasi lain yang menjadi anggota federasi sepak bola nasional.
"Kemenkum tidak masuk ke dalam persoalan internal organisasi ataupun menentukan siapa yang berhak memimpin FFI. Itu merupakan ranah PSSI karena futsal sebagai organisasi yang menjadi anggota PSSI, seperti asosiasi lainnya; bola pantai atau asosiasi bola wanita, sesuai aturan yang berlaku," tegasnya.
Apa yang Berubah Setelah Akses SABH Ditutup
Selama pemblokiran, FFI tidak bisa mengajukan perubahan data kepengurusan ke sistem administrasi badan hukum. Praktis, struktur organisasi yang tercatat di Kemenkum bertahan seperti kondisi terakhir sebelum surat PSSI masuk.
PSSI kini memegang kendali penuh atas penyelesaian polemik internal futsal, termasuk jalur KLB sebagai pintu keluar. Kemenkum hanya menunggu hasil kongres dan surat resmi berikutnya untuk melanjutkan proses administrasi.