JAYAPURA — Wakil Wali Kota Jayapura Rustan Saru secara khusus meminta Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Kota Jayapura untuk memperkuat peran sebagai penghubung antara pengusaha besar dan pelaku UMKM lokal. Permintaan ini disampaikan di sela rapat kerja konsultasi daerah Dewan Pimpinan Kota (DPK) Apindo Kota Jayapura, Kamis.
Menurut Rustan, akses pemasaran menjadi persoalan utama yang menghambat pertumbuhan produk UMKM Papua. Ia menilai selama ini banyak produk lokal berkualitas namun kesulitan menembus pasar yang lebih luas karena terbatasnya jaringan distribusi.
"Setiap produk UMKM Papua perlu memperoleh akses pemasaran melalui kemitraan dengan jaringan ritel modern, sehingga mampu berkembang dan bersaing di pasar yang lebih luas," ujar Rustan dalam pernyataannya.
Ia menambahkan bahwa Apindo diharapkan bisa menjadi jembatan antara pengusaha yang besar dengan UMKM lokal. Dengan begitu, produk-produk asli Papua dapat dipasarkan di ritel modern dan manfaat investasi benar-benar dirasakan masyarakat setempat.
Rustan menegaskan komitmen pemerintah daerah untuk memberikan kemudahan berusaha melalui regulasi yang berpihak pada dunia usaha. Ia menyebut iklim investasi yang kondusif akan terus diciptakan tanpa mempersulit proses perizinan.
"Kami akan terus menciptakan iklim investasi yang kondusif tanpa mempersulit proses perizinan, namun tetap mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan," katanya.
Meski demikian, sebagai kota jasa, Jayapura memiliki kewajiban dalam pengelolaan pajak dan retribusi daerah seperti retribusi persampahan, reklame, serta kewajiban fiskal lainnya. Rustan membuka ruang komunikasi jika ada kebijakan yang dinilai memberatkan pelaku usaha agar bisa dibahas bersama melalui mekanisme yang telah ditetapkan.
Wakil wali kota menekankan bahwa masuknya perusahaan ritel modern tidak hanya diharapkan meningkatkan aktivitas ekonomi, tetapi juga mampu menciptakan lapangan pekerjaan bagi tenaga kerja lokal, khususnya Orang Asli Papua (OAP).
Ia menambahkan bahwa Apindo merupakan mitra strategis pemerintah dalam membangun iklim usaha. Sinergi antara pemerintah dan pelaku usaha, menurutnya, sangat diperlukan untuk memperkuat perekonomian daerah.