JAYAPURA — Ratusan mahasiswa Universitas Cenderawasih (Uncen) dikerahkan untuk mengikuti aksi solidaritas yang digelar di tiga lokasi berbeda di lingkungan kampus, yakni Kampus Atas Waena, Kampus Bawah FKIP, dan pintu masuk Fakultas Kesehatan Masyarakat (FKM). Aksi ini merupakan bentuk dukungan terhadap seruan Aksi Nasional KNPB yang mendesak pemerintah menetapkan Papua sebagai zona darurat militer dan kemanusiaan.
Ketua BEM Uncen Yuluku Wasiange menyebut keterlibatan mahasiswa merupakan wujud kepedulian terhadap kondisi keamanan di Papua yang dinilai membutuhkan perhatian serius dari pemerintah pusat.
Yuluku menjelaskan, penilaian darurat militer tersebut didasari oleh tingginya jumlah personel aparat keamanan yang dikerahkan di sejumlah daerah konflik. Ia menyebutkan beberapa wilayah seperti Kabupaten Intan Jaya di Papua Tengah, Kabupaten Nduga dan Yahukimo di Papua Pegunungan, serta Maybrat di Papua Barat Daya sebagai titik konsentrasi pasukan terbesar.
“Benar adanya darurat militer dengan jumlah personel yang begitu besar di Papua, terutama di daerah konflik seperti Intan Jaya, Nduga, Yahukimo dan Maybrat,” ujar Yuluku sesaat sebelum aksi dimulai di Kampus Uncen Waena, Senin (3/8).
Menteri Hukum dan HAM BEM Uncen Darki Urobmapin menegaskan bahwa mahasiswa memiliki tanggung jawab moral untuk merespons persoalan yang terjadi di tanah Papua. Ia bahkan meminta agar tidak ada aktivitas akademik yang berlangsung selama aksi solidaritas digelar.
“Mahasiswa Uncen wajib bersolidaritas bersama Aksi Nasional KNPB karena tidak ada aktivitas kampus di lingkungan kampus,” kata Urobmapin.
Ia juga mengingatkan bahwa Universitas Cenderawasih memiliki ikatan historis dengan dinamika politik di Papua. Menurutnya, momentum aksi nasional merupakan bagian dari sejarah yang wajib dihormati oleh seluruh sivitas akademika, termasuk pimpinan universitas.
“Kampus Uncen memiliki sejarah dalam pergolakan politik Papua Merdeka. Karena itu, momentum seperti aksi nasional dan hari-hari bersejarah bagi bangsa Papua wajib dihormati oleh mahasiswa Uncen tanpa kompromi oleh siapa pun, baik pimpinan Uncen maupun lembaga-lembaga yang bekerja sama dengan Uncen,” tegasnya.
Urobmapin menambahkan, pihaknya akan mendatangi dosen dan mahasiswa apabila masih ditemukan aktivitas perkuliahan yang berjalan saat aksi berlangsung. “Jika ada aktivitas di lingkungan kampus, sampaikan kepada kami. Kami akan menemui dosen dan mahasiswa Universitas Cenderawasih untuk mempertanyakan alasan adanya aktivitas perkuliahan di lingkungan kampus,” katanya.
Aksi yang digelar Senin (3/8) ini sebelumnya sempat tidak mendapatkan izin dari Polres Jayapura karena status organisasi KNPB yang dinilai tidak terdaftar. Meski demikian, Ketua KNPB Agus Kossay memastikan aksi tetap berjalan dengan mengusung isu kemanusiaan dan dugaan pelanggaran HAM di Papua.
“Aksi yang kami lakukan adalah untuk kemanusiaan sehingga tidak bisa dihentikan dengan alasan apa pun,” kata Agus di Jayapura, Minggu (2/8).
Agus mengklaim sekitar 125.931 orang terpaksa mengungsi akibat konflik bersenjata antara aparat keamanan TNI-Polri dan kelompok TPNPB-OPM. Ia mendesak pemerintah Indonesia memberikan perhatian serius dan mencari solusi untuk menghentikan konflik berkepanjangan di Papua.
“Aksi ini kami lakukan karena hingga saat ini ada sekitar 125.931 orang mengungsi karena konflik bersenjata antara aparat keamanan TNI-Polri dan kelompok TPNPB OPM di Papua. Untuk itu aksi ini dilakukan agar pemerintah Indonesia memperhatikan persoalan yang terjadi dan mencari solusi untuk menghentikan konflik di Papua,” ujarnya.
Agus juga mengimbau seluruh peserta aksi agar tidak terprovokasi oleh isu yang menyebut demo akan berujung ricuh. Ia menilai informasi tersebut merupakan upaya menggiring opini publik dan menegaskan KNPB berkomitmen menjaga aksi tetap berlangsung damai.