BOUGAINVILLE — Langkah menuju negara merdeka itu diumumkan Presiden Ishmael Toroama dalam pernyataan resminya, Kamis (6/8/2026). Ia menegaskan bahwa keputusan ini mengikat secara konstitusional, merujuk pada Perjanjian Perdamaian Bougainville dan Bagian XIV Konstitusi Papua Nugini.
“Posisi ini tidak didasarkan pada emosi atau kenyamanan. Ini didasarkan pada Perjanjian Perdamaian Bougainville, pada Bagian XIV Konstitusi Papua Nugini, dan pada komitmen dan perjanjian yang sungguh-sungguh telah membimbing perjalanan kita dan menjaga perdamaian hingga saat ini,” ujar Toroama.
Toroama mengingatkan bahwa mandat politik ini tidak lahir dari kekosongan hukum. Ia merujuk pada referendum yang digelar pada 2019, di mana mayoritas besar warga Bougainville memilih untuk memisahkan diri dari Papua Nugini.
“Rakyat Bougainville berbicara dengan jelas dalam referendum. Mereka memilih kemerdekaan,” tegasnya dalam pernyataan yang dikutip LinkPapua.id.
Hasil referendum tersebut, menurut Toroama, menjadi fondasi utama yang tidak bisa diabaikan oleh pihak mana pun dalam proses negosiasi yang telah berlangsung lebih dari dua dekade.
Pemerintah Bougainville tidak langsung memproklamasikan kemerdekaan dalam waktu dekat. Sebelum deklarasi resmi pada 2030, wilayah ini akan melalui dua fase krusial yang dimulai dengan persiapan institusi hingga 1 September 2027.
Fase pertama tersebut akan difokuskan pada pembangunan institusi, penguatan tata kelola pemerintahan, stabilitas keamanan, serta kesiapan fundamental ekonomi wilayah.
“Mulai tanggal 1 September 2027, Bougainville akan memasuki periode pemerintahan sendiri. Pemerintahan sendiri ini mewakili ekspresi otoritas kita yang paling lengkap, praktis, dan konstitusional di bawah kerangka kerja yang ada,” jelas Toroama.
Pada periode kedua, Bougainville akan mengambil alih kewenangan tambahan berdasarkan Pasal 289 Konstitusi Papua Nugini. Pengambilalihan ini menjadi jembatan terakhir sebelum status kemerdekaan penuh dideklarasikan.
Keputusan sepihak ini tidak diambil dengan gegabah. Toroama menekankan bahwa sejak konflik berakhir, pihaknya secara konsisten memilih jalur dialog dan konsultasi ketimbang kekerasan dalam memperjuangkan hak menentukan nasib sendiri.
“Selama lebih dari dua dekade, Bougainville telah dengan setia menghormati baik isi maupun semangat perjanjian-perjanjian ini. Melalui dialog, konsultasi, dan saling menghormati, kami secara konsisten memilih jalan perdamaian,” tuturnya.
Ia menambahkan, tanggal pasti proklamasi kemerdekaan pada 2030 akan ditentukan kemudian oleh pemerintah. Namun, status akhir yang ingin dicapai tetap merujuk pada definisi kemerdekaan yang telah dipilih warga dalam referendum.
“Pada tanggal yang akan ditentukan pada tahun 2030, Bougainville akan memperoleh kemerdekaan sebagaimana didefinisikan selama referendum,” pungkasnya.