PAPUA — Jakarta — Isu perombakan kabinet kembali dipatahkan. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi secara tegas menyatakan tidak ada rencana reshuffle Kabinet Merah Putih hingga saat ini. Pernyataan itu disampaikan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jumat (7/8/2026), merespons pertanyaan wartawan yang menyoal rotasi menteri.
“Ini memang setiap minggu setiap bulan ada pertanyaan. Masalah reshuffle juga perlu kami sampaikan bahwa sampai hari ini belum ada rencana reshuffle Kabinet Merah Putih,” ujar Prasetyo.
Meski membantah adanya agenda besar, Prasetyo membuka peluang perubahan terbatas. Pemerintah hanya akan memprioritaskan pengisian jabatan pimpinan yang tengah kosong karena berbagai sebab. Ia mencontohkan dua posisi yang saat ini lowong, yakni Wakil Menteri Pertanian serta Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan.
“Kalaupun ada terjadi perubahan atau reshuffle, prioritasnya adalah kepada mengisi jabatan-jabatan yang oleh karena sesuatu hal saat ini jabatan-jabatan itu kosong,” katanya.
Kekosongan di Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan terjadi setelah Silmy Karim ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Sementara posisi Wakil Menteri Pertanian telah lama dikosongkan tanpa kejelasan pengganti.
Dalam kesempatan yang sama, Prasetyo turut mengklarifikasi status kepemimpinan Bank Indonesia. Surat Presiden (Surpres) berisi calon Gubernur BI definitif belum dikirimkan ke DPR RI. Jabatan puncak bank sentral itu kosong setelah Perry Warjiyo mengundurkan diri dengan alasan pribadi.
“Sampai hari ini juga belum ada surpres dari bapak presiden yang dikirim ke DPR berkenaan dengan hal tersebut karena masih sedang proses. Jadi bapak presiden dalam waktu-waktu apa terakhir ini banyak berdiskusi, banyak menerima pendapat, banyak meminta masukan,” jelas Prasetyo.
Proses seleksi calon Gubernur BI berlangsung tertutup. Prasetyo tidak merinci figur yang tengah dipertimbangkan, namun memastikan Presiden Prabowo sedang mengumpulkan masukan dari berbagai pihak sebelum menjatuhkan pilihan.
Penegasan Mensesneg ini menjadi sinyal bahwa Presiden Prabowo cenderung menjaga stabilitas kabinet di tengah berbagai dinamika politik dan hukum. Sikap tersebut juga mengindikasikan bahwa evaluasi kinerja menteri sejauh ini masih berada dalam batas yang diharapkan.
Kepastian ini sekaligus meredam spekulasi yang berkembang di kalangan partai politik koalisi. Sebelumnya, beredar isu bahwa sejumlah kursi menteri akan diganti untuk mengakomodasi kepentingan politik menjelang tahun politik berikutnya.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada pernyataan resmi dari istana mengenai jadwal pasti pengiriman Surpres Gubernur BI. Publik masih menunggu keputusan final Presiden yang diperkirakan akan diumumkan dalam waktu dekat.