JAYAPURA — Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Papua (KPw BI Prov. Papua) menyatakan dukungan penuh atas peluncuran Kartu Kredit Indonesia (KKI) yang bertepatan dengan peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan RI. Inovasi sistem pembayaran ini dinilai menjadi langkah strategis untuk memperluas manfaat digitalisasi hingga ke wilayah timur Indonesia, terutama bagi pelaku UMKM di Bumi Cenderawasih.
Peluncuran KKI diumumkan langsung oleh Pejabat Gubernur Sementara Bank Indonesia, Destry Damayanti, dalam acara Peluncuran Respons Kebijakan Sistem Pembayaran di Kantor Pusat BI, Jakarta. Instrumen ini dirancang sebagai alternatif pembayaran berbasis fasilitas penundaan pembayaran yang seluruh prosesnya diproses melalui infrastruktur domestik.
Sejak resmi diluncurkan pada 17 Agustus 2026, sebanyak delapan Penyelenggara Jasa Pembayaran (PJP) telah menerbitkan KKI. Mereka adalah BCA, Mandiri, BNI, BRI, CIMB Niaga, Permata, Bank Mega, dan BSI dengan skema pembiayaan berbasis syariah.
Kartu Kredit Indonesia dapat digunakan sebagai sumber dana transaksi QRIS, baik melalui metode pindai (scan) maupun Tap. Kehadiran instrumen ini diharapkan tidak hanya memperkuat kemandirian nasional di sektor sistem pembayaran, tetapi juga membuka ruang inovasi fitur dan layanan ke depan.
Selain peluncuran KKI, BI turut memperluas kebijakan MDR QRIS 0% yang efektif berlaku mulai 1 Oktober 2026. Perluasan ini mencakup transaksi sampai dengan Rp100 ribu bagi merchant kategori kecil, menengah, dan besar, yang sebelumnya dikenakan MDR sebesar 0,7%. Sementara itu, dukungan MDR QRIS 0% bagi merchant Usaha Mikro (UMI) untuk transaksi sampai dengan Rp500 ribu tetap dilanjutkan.
Kebijakan ini dirancang untuk menekan biaya transaksi bagi pelaku usaha di berbagai skala, termasuk UMKM di Papua, sekaligus mendorong perluasan akseptasi pembayaran digital di tengah masyarakat.
Perkembangan akseptasi QRIS di Papua menunjukkan tren positif. Sepanjang tahun 2025, akumulasi transaksi QRIS di Papua dan daerah otonomi baru tercatat lebih dari 41,9 juta transaksi, didukung oleh lebih dari 271 ribu merchant dan 221 ribu pengguna.
Momentum ini berlanjut pada triwulan I 2026, realisasi nilai transaksi QRIS di Papua tercatat sebesar Rp2,61 triliun, tumbuh 7,84% secara tahunan. Pertumbuhan ini diiringi perluasan merchant yang meningkat 12,98% secara tahunan, mencerminkan semakin luasnya penetrasi QRIS di kalangan pelaku usaha setempat.
Hingga Juni 2026, volume transaksi QRIS di Papua mencapai 3,3 juta transaksi dengan pengguna baru sebanyak 240,4 ribu pengguna. Secara nasional, penggunaan QRIS hingga Juni 2026 tercatat 65,77 juta pengguna dengan jumlah merchant mencapai 44,86 juta, di mana pangsa UMKM sebesar 96,68%.
KPw BI Prov. Papua berkomitmen untuk terus mendorong digitalisasi masyarakat, pelaku usaha, serta mitra strategis di Papua. Langkah ini menjadi bagian dari akselerasi penguatan ekonomi digital dan kemandirian ekonomi di tanah Papua, sejalan dengan Blueprint Sistem Pembayaran Indonesia.