Dinas Perhubungan Provinsi Papua sedang membahas skema subsidi transportasi laut guna membuka akses wilayah kepulauan yang selama ini belum terlayani angkutan secara rutin. Rute yang dikaji mencakup Jayapura-Biak, Jayapura-Serui, dan Biak-Kepulauan Padaido. Pembiayaan disiapkan lewat dua jalur, yakni anggaran pemerintah pusat untuk angkutan perintis dan subsidi dari pemerintah provinsi.
JAYAPURA — Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Papua Mathius Wally menyatakan kebutuhan konektivitas di Papua tidak hanya bertumpu pada transportasi darat dan udara. Angkutan laut, menurut dia, memegang peran penting menghubungkan wilayah pesisir dan kepulauan yang tersebar di sejumlah kabupaten.
"Kebutuhan konektivitas Papua tidak hanya berkaitan dengan transportasi darat dan udara, tetapi juga angkutan laut yang berperan penting menghubungkan wilayah pesisir dan kepulauan," kata Mathius di Jayapura, Kamis.
Pernyataan itu disampaikan saat membahas skema subsidi transportasi laut yang tengah disusun Dishub Papua. Subsidi diarahkan untuk wilayah yang masih menghadapi keterbatasan akses angkutan.
Sejumlah area di Papua, terutama yang berbentuk kepulauan, belum mendapat layanan angkutan secara optimal. Kondisi geografis membuat pola layanan transportasi darat dan udara tidak selalu bisa menjangkau seluruh wilayah.
Mathius menegaskan target utama Dishub Papua adalah menghubungkan area kepulauan dengan penyediaan transportasi yang lebih sering.
"Sehingga target kami sendiri di sektor perhubungan atau konektivitas yang pertama adalah menghubungkan area-area kepulauan dengan menyediakan transportasi yang lebih sering," ujar dia.
Skema yang dibahas mencakup sejumlah rute yang dinilai penting untuk mendukung mobilitas warga antarpulau. Rute tersebut antara lain:
Penyediaan layanan bersubsidi di rute-rute itu diharapkan menambah frekuensi angkutan laut sekaligus menekan biaya perjalanan warga kepulauan.
"Dengan penyediaan layanan bersubsidi tersebut diharapkan dapat meningkatkan frekuensi angkutan laut sekaligus memberikan akses transportasi yang lebih terjangkau bagi masyarakat di wilayah kepulauan," katanya.
Untuk pembiayaan, Mathius menjelaskan ada skema yang bersumber dari pemerintah pusat melalui pelayanan angkutan perintis. Selain itu, subsidi juga dapat dilaksanakan oleh pemerintah provinsi.
Dishub Papua sebelumnya telah menggelar uji coba subsidi transportasi pada periode Natal dan Tahun Baru serta Idul Fitri. Hasil evaluasi menyebut program itu berjalan lancar.
"Pada beberapa waktu lalu kami telah melakukan uji coba subsidi transportasi di periode Natal dan Tahun Baru serta Idul Fitri di mana berdasarkan hasil evaluasi kami subsidi itu berjalan lancar karena menjangkau masyarakat di wilayah Kepulauan Biak, Supiori dan Kepulauan Yapen," ujar Mathius.
Uji coba itu menjangkau warga di Kepulauan Biak, Supiori, dan Kepulauan Yapen. Ketiga wilayah tersebut menjadi gambaran awal bagaimana layanan bersubsidi bekerja di lapangan sebelum skema penuh diterapkan.
Dishub Papua belum menyebut jadwal pasti penerapan subsidi maupun besaran anggaran yang disiapkan. Pembahasan skema masih berlangsung di internal dinas sebelum diajukan ke tahap berikutnya.