Pemerintah Provinsi Papua bersama UNICEF menyusun peta jalan penanganan gizi terintegrasi 2027–2029 melalui diseminasi pembelajaran strategis di Kota Jayapura. Langkah itu diambil setelah Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) 2024 mencatat prevalensi stunting balita di Provinsi Papua mencapai 24,7 persen, wasting 10,6 persen, dan underweight 19,1 persen. Kegiatan tersebut melibatkan peserta dari enam provinsi di Tanah Papua serta sembilan kabupaten/kota di Provinsi Papua.
JAYAPURA — Asisten Bidang Umum dan Administrasi Setda Papua Suzana Wanggai menyatakan persoalan gizi bukan semata tanggung jawab sektor kesehatan. Menurut dia, penanganannya menuntut kolaborasi lintas sektor karena menyangkut pembangunan manusia secara utuh.
Pernyataan itu disampaikan Suzana usai membuka kegiatan Diseminasi Pembelajaran Strategis Penguatan Program Gizi yang Terintegrasi dalam rangka Mewujudkan Papua Sehat di Kota Jayapura.
"Yang diperkuat bukan hanya pemberian makanan, tetapi sebuah sistem layanan gizi yang terintegrasi," katanya.
Kegiatan tersebut melibatkan peserta dari enam provinsi di Tanah Papua serta sembilan kabupaten/kota di Provinsi Papua. Forum itu menjadi ruang berbagi praktik baik sekaligus menyusun arah penanganan gizi lewat roadmap 2027–2029.
Salah satu praktik yang dibagikan adalah pemberian makanan tambahan (PMT) yang diintegrasikan dengan layanan lain. Integrasi dinilai membuat sumber daya yang telah dialokasikan pemerintah termanfaatkan lebih efektif.
Data SSGI 2024 menjadi dasar penyusunan langkah lanjutan. Prevalensi stunting balita di Provinsi Papua tercatat 24,7 persen, wasting 10,6 persen, dan underweight 19,1 persen.
Angka-angka itu, menurut Suzana, menjadikan penanganan gizi sebagai tugas bersama. Pendekatan yang dipakai harus menyeluruh dan berkelanjutan, mulai dari ibu hamil, balita, anak usia sekolah, hingga remaja.
"Karena itu, kita perlu menghubungkan puskesmas, posyandu, kader, keluarga, PKK, pemerintah kampung, sekolah, perguruan tinggi serta seluruh perangkat daerah terkait untuk memastikan layanan gizi dapat berjalan secara terpadu," ujarnya.
Layanan gizi terintegrasi yang dimaksud mencakup sejumlah tahap. Mulai dari identifikasi sasaran, pemanfaatan pangan lokal bergizi, konseling, pemantauan pertumbuhan, pencegahan anemia, rujukan, keamanan pangan, air bersih dan sanitasi, hingga penguatan kualitas layanan di puskesmas, posyandu, dan sekolah.
Kantor Perwakilan UNICEF Papua Aminuddin Muhammad Ramdan menyatakan pihaknya siap membantu memperkuat program yang telah berjalan. UNICEF berperan sebagai mitra pembangunan pemerintah.
"Penguatan integrasi diperlukan agar program dan sumber daya yang telah dialokasikan pemerintah dapat dimanfaatkan secara lebih efektif sehingga tidak ada aspek penanganan gizi yang terlewatkan dari hulu hingga hilir," kata Aminuddin.
Roadmap 2027–2029 yang disusun dalam forum itu akan menjadi acuan penanganan gizi di Provinsi Papua dan wilayah Tanah Papua lainnya. Integrasi layanan disebut diperlukan agar kebutuhan anak terpenuhi secara menyeluruh.
Pemprov Papua menargetkan layanan gizi berjalan terpadu di tingkat puskesmas, posyandu, dan sekolah. Seluruh perangkat daerah terkait dilibatkan untuk memastikan tidak ada tahap penanganan yang terlewat.