JAYAPURA — Pelaksana Tugas Kepala Dinas PUPR Provinsi Papua, Natirmalus Renyaan, menyatakan arah kebijakan infrastruktur tahun anggaran 2026 difokuskan pada sektor yang langsung menyentuh ekonomi warga. Pertanian, perikanan, air bersih, dan penanganan bencana masuk daftar utama. Penetapan itu dibahas dalam rapat kerja bersama Komisi IV DPR Papua mengenai RKUA dan RPPAS Perubahan APBD 2026, Rabu (23/9/2026).
Untuk sektor pertanian, Dinas PUPR mengarahkan dukungan pada pengembangan padi di Keerom dan Bonggo. Sektor perikanan didorong melalui pengembangan pelabuhan perikanan di Depapre. Kedua kawasan itu dinilai punya potensi produksi yang belum ditopang infrastruktur memadai.
"Untuk pertanian, ada pengembangan padi di Keerom dan Bonggo. Kemudian untuk perikanan, kita juga mendorong pengembangan pelabuhan perikanan di Depapre," kata Natir seusai rapat kerja.
Penanganan kawasan rawan banjir di Kota Jayapura juga masuk program. Dinas PUPR membangun sarana pendukung untuk mengurangi dampak banjir yang berulang setiap musim hujan.
Peningkatan jalan dan penyediaan air bersih terus dilakukan di Kabupaten Supiori dan Biak Numfor. Dua wilayah itu menjadi sasaran karena akses jalan yang rusak menghambat distribusi hasil bumi dan layanan dasar.
Penanganan bencana longsor dan banjir dilakukan lewat pembangunan talud serta pemasangan bronjong di sejumlah lokasi. Langkah itu menyasar titik-titik yang berulang kali mengalami pergerakan tanah.
Natir menyebut progres fisik sejumlah proyek dari APBD Induk 2026 telah mencapai sekitar 95 persen. Progres keuangan baru berada di kisaran 40 persen. Selisih itu membuat dinas terus berkoordinasi dengan bagian keuangan agar pekerjaan selesai tepat waktu.
"Untuk progres fisik sudah sekitar 95 persen, sementara keuangan sekitar 40 persen. Kami terus berkoordinasi dengan pihak keuangan agar seluruh pekerjaan dapat diselesaikan tepat waktu," ujarnya.
Penyediaan air bersih menjadi fokus Dinas PUPR ke depan. Kawasan Polimak Dua dan Siborgonyi menjadi sasaran dengan dukungan anggaran sekitar Rp 5 miliar. Dinas PUPR juga berencana memberi bantuan material untuk pembangunan rumah di sejumlah kabupaten.
Pelaksanaan bantuan material tetap disesuaikan dengan kemampuan anggaran dan kebijakan efisiensi yang berlaku. Dinas belum merinci kabupaten mana yang akan menerima bantuan tersebut.
Anggota Komisi IV DPR Papua, Wagus Hidayat, menyatakan pihaknya mendukung program pembangunan Dinas PUPR Papua. Dalam pembahasan perubahan anggaran, dinas itu memperoleh tambahan sekitar Rp 227 miliar untuk tahun anggaran 2026.
"Kami memberikan apresiasi kepada Kepala Dinas PUPR dan seluruh jajarannya. Pada perubahan ini mendapatkan tambahan kurang lebih Rp 227 miliar," kata Wagus.
Wagus berharap tambahan anggaran diarahkan ke program prioritas dan bisa direalisasikan pada 2026. Ia menekankan sinergi antara DPR dan Dinas PUPR sebagai mitra kerja agar proyek berjalan sesuai rencana.
"Kami berharap sinergitas antara DPR sebagai mitra dengan PUPR bisa menciptakan pekerjaan yang segera terealisasi dengan baik. Kami dari DPR sangat mendukung kerja-kerja yang dilakukan PUPR," ujarnya.
Wagus mengingatkan pelaksanaan pekerjaan harus terukur dan pembayaran disesuaikan dengan progres fisik. Menurut dia, pengawasan penggunaan anggaran diperlukan agar tidak ada sisa anggaran di akhir tahun.
"Dinas PU tidak akan gegabah membayar sesuatu yang fisiknya tidak ada. Artinya, pembayaran akan dilakukan sesuai progres," tegasnya.
Rapat kerja itu dipimpin Ketua Komisi IV DPR Papua, Joni Y Betaubun, didampingi Alberth Meraudje, Martinus Pasang, H Wagus Hidayat, Jeremias Yanggo Wouw, Wilem Saman Bonai, dan Valentina Ibe.